Diposting : 18 December 2018 14:46
Redaksi - Bali Tribune
BALI TRIBUNE - Parahnya kerusakan akses jalan sepanjang 4 kilometer di Dusun Wates, Desa Datah, Kecamatan Abang, mulai membahayakan keselamatan warga setempat, yang setiap harinya melintasi jalan tersebut. Ironisnya lagi, sejak 15 tahun lalu sampai saat ini akses jalan yang rusak parah tersebut tidak pernah mendapatkan perbaikan dari Pemkab Karangasem, padahal akses jalan itu merupakan jalan kabupaten.
Lantaran kondisinya sudah sangat membahayakan, Senin (17/12), puluhan warga Desa Datah, Kecamatan Abang ngelurug Gedung DPRD Karangasem guna menyampaikan aspirasi terkait kerusakan jalan tersebut kepada para anggota dewan.
Tiba di Gedung Dewan sekitar pukul 09.00 Wita, perwakilan warga Desa Datah tersebut langsung diterima Ketua DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi untuk berdialog di Ruang Transit Pimpinan Dewan. Dalam pertemuan tersebut hadir pula Sekertaris Dewan, I Wayan Ardika, serta Kabag Humas Dewan, Edi Setiadi, dan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Karangasem dan I Ketut Prama Budarta.
Tokoh masyarakat Wates, I Nyoman Berata di hadapan Ketua Dewan mengungkapkan jika akses jalan sepanjang 4 kilometer yang merupakan akses utama penghubung Dusun Wates untuk menuju beberapa dusun di antaranya Dusun Wates, Pangleg, Teki, Kedampal, Karangsari dan Dusun Juwuk saat ini kondisinya sudah sangat parah. Artinya, akses jalan yang tidak pernah mendapatkan perbaikan hampir 15 tahun itu sudah rusak parah dan sangat membahayakan bagi pejalan kaki apalagi bagi pengendara motor.
“Kami meminta keadilan dari pemerintah, dan kami memohon agar jalan yang menjadi fasilitas umum ini bisa segera diperbaiki oleh pemerintah,” ujar Nyoman Berata, sembari melanjutkan jika jalan tersebut merupakan jalan kabupaten.
Ketua DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi, dalam kesempatan itu mengaku jika pihaknya telah menerima aspirasi dari warga Wates, Desa Datah, dan pihaknya berjanji akan menindaklanjutinya. Namun pihaknya dalam kesempatan itu menyampaikan permohonan maaf karena adanya keterbatasan anggaran dan pemerintah juga banyak yang harus diurus terkait pembangunan tata ruang dan infrastruktur yang telah terprogram, sehingga perbaikan akses jalan tersebut belum bisa tersentuh.
Pihaknya menekankan kepada pihak eksekutif, untuk peroyek-proyek jalan sebaiknya juga berkoordinasi dengan PUPR sehingga perencanaan perbaikan dan pembangunan jalan bisa benar-benar terukur dan terarah, utamanya ruas jalan Kabupaten. “Apalagi jalannya sepanjang 4 kilometer, pastinya membutuhkan dana sekitar 4 miliaran rupiah," sentilnya.
Di pihak lain, Kabid Bina Marga PUPR Karangasem, Ketut Prama Budarta mengaku pihaknya masih akan melakukan penelusuran terkait status jalan tersebut, ini untuk memastikan apakah itu status ruas jalan tersebut adalah jalan desa atau jalan kabupaten. Sebab, jika nantinya itu adalah ruas jalan desa, maka menjadi tanggung jawab desa untuk memperbaikinya.
