Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sambo Efek Menular di Buleleng, Peran Justice Collaborator Jadi Perbincangan Kalangan Kampus

Bali Tribune / Diskusi Hukum dengan tema Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Kasus-Kasus Tindak Pidana di Indonesia, yang digelar LSM KoMPaK bekerjasama dengan FH Unipas Singaraja.
balitribune.co.id | SingarajaTragedi Irjen (Pol) Ferdy Sambo ternyata efeknya meluas hingga kalangan kampus. Tidak saja kasus kematian Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J yang menjadi sorotan namun peran Bharada E yang diduga terlibat dalam kasus itu ikut menjadi perbincangan hangat. Nama Bharada E menjadi menarik di kalangan akademisi terutama setelah permohonannya sebagai Justice Collaborator diterima. Peran kunci Bharada E yang menjadi salah satu pelaku dalam kasus tersebut diharap bisa membuka tabir dibalik kasus itu untuk memudahkan aparat penegak hukum mengungkapnya.
 
Fakultas Hukum (FH) Universitas Panji Sakti (Unipas) Singaraja berkerja sama dengan LSM KoMPaK (Komunitas Masyarakat Untuk Penegakan Hukum dan Keadilan) menggelar Diskusi Hukum untuk menyambut HUT RI ke -77. Temanya cukup menarik yakni "Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Kasus-Kasus Tindak Pidana  di Indonesia". Acara diskusi tersebut menghadirkan Dekan FH Unipas Dr. I Nyoman Gede Remaja, S.H., M.H, Ketua LSM KoMPAK I Nyoman Angga Saputra Tusan, SH serta praktisi hukum yang juga Advokat senior I Nyoman Sunarta, S.H. Hadir juga dalam kesempatan itu KBO Satreskrim Polres Buleleng, Ipda Made Anayasa dan sejumlah mahasiswa FH Unipas Singaraja, Undiksha dan STAH M Kuturan, bertempat di Auditorium Unipas.
 
Dr. I Nyoman Gede Remaja, S.H., M.H. saat menjadi Narasumber dalam diskusi hukum di Kampus Unipas tersebut menyampaikan bahwa Justice Collaborator merupakan suatu istilah yang pertama kali dikenal di Amerika Serikat dalam pengungkapan suatu kejahatan yang dilakukan oleh Mafia Kejahatan dengan menggunakan Code of Silence, akhirnya terungkap berkat jasa Justice Collaborator. Istilah ini menjadi tren digunakan di Indonesia dalam kasus-kasus kejahatan tertentu terutama yang terkategori extra ordinary crime. 
 
“Belakangan ini menjadi lebih viral setelah Barada E mengajukan diri sebagai Justice Collaborator dan permohonannya diterima. Ia berstatus sebagai pelaku yang bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membuka tabir kejahatan yang bersifat serius, salah satunya kejahatan yang dilakukan secara terorganisir,” kata Dr. I Nyoman Gede Remaja.
 
Menurutnya, peran justice collaborator untuk mengungkap sebuah kasus tindak pidana kejahatan sangat penting. Pasalnya untuk mengungkap kasus kejahatan bersifat serius  semisal extra ordinary crime diantaranya terorisme, narkoba, korupsi, traffiking atau perdagangan orang termasuk diantaranya TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) merupakan kejahatan yang berdampak buruk ditengah masyarakat.
 
“Kejahatan bersifat serius dan terorganisir yang dalam proses pengungkapannya memerlukan perlakuan ekstra maka perlu adanya peran justice collaborator.Tanpa keterlibatan salah satu pelakunya maka aparat penegak hukum polisi maupun jaksa akan kesulitan mengurai sebuah kasus karena terorganisir itu,” imbuhnya.
 
Kata Dr. I Nyoman Gede Remaja seseorang yang mengajukan diri sebagai justice collaborator bukan tanpa sebab. Paling tidak dia mendepatkan keringanan hukuman atas kasus yang tengah ia hadapi. Dan itu, katanya, merupakan hak yang harus diberikan kepada mereka jika seseorang mengajukan diri sebagai justice collaborator.
 
“Jika pelaku kejahatan telah berkomitmen menjadi seorang justice collaborator yang akan membongkar sebuah tindak kejahatan bersama kelompoknya maka negara harus memberikan haknya seperti hak perlindungan fisik dan psikis dari ancaman kelompoknya termasuk kepada keluarganya,” papar Gede Remaja.
 
Menurutnya beberapa pengalaman di banyak negara, peran justice collaborator sangat efektif untuk mengungkap kejahatan-kejahatan serius, yang memberikan dampak yang luar biasa kepada keadilan masyarakat. “Pengaturan Justice Collaborator di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan, terutama UU mengatur tentang perlindungan saksi dan korban dan juga dalam  SEMA nomor 4 tahun 2011,” ucap Remaja.
 
Sementara narasumber yang juga pembina LSM KoMPaK dan Advokat senior, Nyoman Sunarta menjelaskan, justice Collaborator ini baru tersirat belum tersurat. Dan selama ini masih berlangsung di tingkat pusat. Sedangkan untuk di wilayah hukum Polres Buleleng, sampai saat ini belum ada pelaku tindak pidana yg mengajukan diri sebagai Justice Collaborator.
 
“Ini menjadi catatan bersama. Ya saya rasa ini kekurang pahaman pelaku atau pendamping pelaku kasus pidana. Disini peran advokat yang menjadi pendamping pelaku, meyakinkan pelaku menjadi justice collaborator. Untuk menjadi justice collaborator harus inisiatif pelaku mengajukan ke LPSK, jika LPSK mengabulkan, harus mengungkap siapa pelaku utama. Reward yang diberikan itu bisa pengurangan hukuman minimal,” jelas Sunarta.
 
Sedangkan Ketua LSM KoMPaK, I Nyoman Angga Saputra Tusan mengatakan, diskusi hukum ini dilakukan untuk memberikan pemahaman peran justice collaborator dalam rangka pengungkapan kasus kejahatan yang terkategori exra ordinary crime.
 
“Ambil contoh kasus Bharada E yang menjadi salah satu pelaku dalam kasus tersebut, membuka siapa pelaku utama dan motif dari pembunuhan Brigadir J, sehingga kasus ini terang dan jelas,” tandasnya.
wartawan
CHA
Category

Serangkian HUT Bangli, Dishub Sediakan Beberapa Kantong Parkir Kendaraan

balitribune.co.id | Bangli - Serangkaian HUT Bangli, areal parkir di seputaran alun-alun Bangli beralih fungsi untuk  tenda pedagang. Sedangkan untuk parkir kendaraan selama berlangsungnya hiburan yang dipusatkan di alun-alun Bangli, Dinas Perhubungan Bangli telah menyediakan beberapa kantong parkir alternatif.

Baca Selengkapnya icon click

Warga Ingin Adopsi Bayi yang Ditemukan di Seribatu

balitribune.co.id | Bangli - Pascamenjalani perawatan intensif di RSUD Bangli, kondisi bayi yang  ditemukan di lapak pedagang durian di wilayah Banjar Seribatu, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli kondisinya membaik. Disisi lain banyak warga yang berkeinginan mengadopsi bayi laki-laki tersebut. Sementara pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mencari pembuang bayi malang tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Hendak Tambah Luas Tanam Padi, Target di 2025 Seluas 5 Ribu Hektare

balitribune.co.id | Tabanan -  Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Tabanan hendak menambah luas tanam padi sepanjang 2025 ini. Target penambahan luas tanam itu mencapai lima ribu hektare. Dengan adanya rencana penambahan itu, luas tanam padi di Tabanan pada nantinya diharapkan bisa berkembang dari 38 ribu hektare menjadi 43,168 hektare.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Tabanan Sepakat Tolak Kemunculan Ormas Baru

balitribune.co.id | Tabanan - Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa turut menyampaikan sikap dan pandangannya terkait kemunculan organisasi masyarakat (ormas) baru. Khususnya di wilayah Kabupaten Tabanan. Terlebih, kemunculan ormas baru tersebut dikhawatirkan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan wilayah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Tabanan Bentuk Pansus untuk Segera Bahas RPJMD 2025-2030

balitribune.co.id | Tabanan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan membentuk panitia khusus atau pansus untuk segera membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2030. Sesuai rapat internal yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, pada Rabu (7/5), pansus itu dipimpin Ketua Komisi I, I Gusti Nyoman Omardani, dan Ketua Komisi II, I Wayan Lara, pada posisi sekretaris.

Baca Selengkapnya icon click

Alihfungsikan Trotoar untuk Jualan, Pol PP Tertibkan Pedagang

balitribune.co.id | Negara - Satpol PP Jembrana menertibkan para pedagang yang menggunakan trotoar jalan untuk berjualan di Kawasan perkotaan. Selain mengganggu kenyamanan kota, aktiftas para pedagang ini juga mengganggu fungsi fasilitas umum. Setelah beberapakali dilakukan pembinaan, puluhan pedagang nakal yang kedapatan berjualan di sepanjang trotoar di wilayah Kecamatan Jembrana dan Negara akhirnya ditertibkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.