balitribune.co.id | Denpasar - Majelis hakim Pengadilan Tipikor menelurkan vonis yang mengejutkan dalam sidang kasus korupsi Bedah rumah di Desa Tianyar Barat, Kubu, Karangasem, Kamis (2/12). Pasalnya, satu dari lima terdakwa dalam kasus tersebut divonis bebas. Selain itu, keempat terdakwa lainnya juga lolos dari kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 4,5 miliar.
Terdakwa yang mendapat vonis bebas itu adalah I Gede Sukadana (29), yang menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Tianyar Barat saat proyek beda rumah itu berjalan. Dia dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Kejari Karangasem tidak dapat diterima.
"Membebaskan terdakwa I Gede Sukadana dari segala dakwaan Penuntut Umum. Memerintahkan Jaksa untuk segara mengeluarkan terdakwa dari tahanan setelah pembacaan putusan ini dibacakan. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya," tegas Hakim ketua Heriyanti dalam sidang virtual tersebut.
Terdakwa Sukadana lolos dari tuntutan JPU yakni pidana 5 tahun dan 3 bulan, dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 1.128.451.521 subsider 1 tahun penjara.
Dalam berkas yang sama, ketiga terdakwa lainnya yakni I Gede Tangun (36), I Ketut Putrayasa (38) I Gede Sujana (38), mendapat hukuman pidana penjara selama 4 tahun, dan denda Rp 50 juta subsider 4 bulan kurungan. Ketiganya luput dari tuntutan JPU yakni penjara 5 tahun, dan denda Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 376.150.508,33 subsider 1 tahun penjara.
Sementara dalam berkas terpisah, terdakwa I Gede Agung Pasrisak Juliawan (38), selaku kepala Desa Tianyar Barat, mendapat hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 4 bulan kurungan. Terdakwa Juliawan juga lolos dari tuntutan JPU yakni 8 tahun dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan, serta membayar uang kerugian negara sebesar Rp 2.256.903.050 subsider 1 tahun penjara.
Perbuatan empat terdakwa ini dijerat dengan telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
Terhadap putusan itu, kelima terdakwa kompak menyatakan menerima. Sedangkan JPU yang dikomandoi Kasipidsus Kejari Karangasem, Matheos Matulessy menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim tersebut.
Terkait hilangnya uang pengganti kerugain negara dalam putusan hakim ini, ketua hakim Heriyanti menyatakan salah satu pertimbangan majelis hakim adalah para terdakwa tidak terbukti menikmati uang tersebut. "Sesuai pembuktian dalam persidangan para terdakwa ini tidak pernah mengambil keuntungan dari uang tersebut," kata Hakim Heriyanti seusai sidang.
Berdasarkan dakwaan JPU, kasus ini dimulai ketika pemerintah Kabupaten Karangasem mengalokasikan anggaran bantuan bedah rumah senilai Rp 20,25 miliar yang merupakan dana hibah dari Kabupaten Badung. Dengan nilai per unit sebesar Rp 50 juta untuk 405 penerima bedah rumah yang tersebar di 14 Banjar Dinas sesuai dengan proposal yang diajukan terdakwa.
Namun, setelah mensosialisasikan mekanisme pencarian bantuan dana bedah rumah tersebut kepada warga, Juliawan meminta saksi I Ketut Guna Aksara selaku Kasi DJA BPD Cabang Karangasem agar seluruh dana yang telah masuk ke masing-masing rekening penerima ditarik kembali dan disetorkan ke rekening milik terdakwa I Gede Tangun dan terdakwa I Ketut Putrayasa yang telah disiapkan. Dengan alasan untuk memudahkan pencairan dan pengelolaan bantuan.
Selanjutnya, pihak BPD Cabang Karangasem kemudian menyetorkan secara non tunai kepada rekening terdakwa Putrayasa sebesar Rp 8.350.000.000,-dari 167 rekening penerima bantuan bedah rumah. Sedangkan, ke rekening terdakwa Tangun sebesar Rp 11.800.000.000,-dari 236 rekening penerima bantuan bedah rumah.
"Bahwa buku tabungan atas nama I Ketut Putrayasa dan I Gede Tangun tidak pernah disimpan atau dipegang oleh keduanya, tetapi justru disimpan oleh I Gede Sukadana, termasuk 405 buku tabungan milik penerima bantuan bedah rumah," beber dalam dakwaan saat itu.
Masalah pun mulai muncul dari sini. Dimulai ketika terdakwa Juliawan menganti tujuh nama penerima dengan melabrak keputusan Bupati yang sudah diterbitkan. Ke 7 nama penerima yang tidak sesuai SK Bupati itu masing-masing mendapat buang mulai Rp 50 juta hingga Rp 150 juta.
Selain itu, dalam melaksanakan proyek ini, Juliawan juga tidak mengunakan RAB yang diterbitkan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karangasem sebagai acuan pembangunan. Atas perbuatan kelima terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.513.806.100,00.
