BALI TRIBUNE - PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Badung tengah menghitung data kongkrit jumlah akomodasi wisata yang ada di gumi keris. Seluruh aparat di tingkat bawah, mulai dari kelian banjar/kaling sampai kepala desa diminta melaporkan segala jenis usaha yang ada di wilayahnya. Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyatakan pendataan ini penting untuk bisa melihat potensi riil pendapatan Badung dari segi pajak. “Kita minta data yang kongkrit jumlah akomodasi wisata yang ada di Badung. Jenis, alamat dan legalitas tiap usaha harus jelas. Biar bisa kita menghitung potensi pajaknya,” kata Suiasa, Senin (23/4). Kata dia, potensi pajak Badung lumayan menyusun dengan adanya kebijakan gratis pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan jalur hijau. Nah, kehilangan pendapatan ini harus ditutupi dengan potensi lain yang selama ini belum tersentuh. “Kalau sudah semua data masuk (jumlah akomodasi, red) kita akan buat kajian. Berapa sih potensi pendapatan Badung yang sesungguhnya. Kita ingin membuat asumsi pendapatan PHR (pajak hotel dan restoran) realistis sesuai potensi yang ada,” kata Suiasa. Lebih lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Badung ini pun mengakui bahwa pendapatan gumi keris sejauh ini memang hanya mengandalkan PHR. Jadi mau tidak mau PHR ini harus terus digenjot. “Dulu pendapatan dari PBB ada sekitar Rp300an miliar. Sekarang itu kita nolkan dengan zero pajak. Sehingga pendapatan kita hilang, jadi mau tidak mau kita harus mengoptimalkan sisi PHR yang ada,” tukas pria asal Pecatu ini.
