Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sejuta Rumah di Bali Terbentur Lahan dan Regulasi

Ketua DPP REI Eddy Hussy (kedua dari kiri), I Gusti Made Aryawan (ketiga dari kiri) saat memberi katerangan disela Rakerda REI, Senin, 11/4)

Denpasar, Bali Tribune

Real Estate Indonesia (REI)  Bali diharapkan hadir sebagai penggerak dan pengarah peran serta perusahaan real estate dalam bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder  untuk menggapai tujuan bersama. "Untuk itulah mari kita satukan pendapat, fikiran, dan energi untuk kemajuan REI ini," kata I Gusti Made Aryawan, Ketua DPD REI Bali yang ditemui disela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI di Hotel Fave, Jalan WR. Supratman di Denpasar, Senin (11/4) kemarin.

Menurut dia, tantangan REI di masa datang tidak makin ringan namun semakin berat. Apalagi berbagai masalah kerap diremui di lapangan. "Banyak persoalan yang saat ini tengah dihadapi pengembang, dan harus segara mendapat penanganan serta jalan keluar," tuturnya.

Lantas ia mencontohkan persoalan pengadaan sejuta rumah di Bali hingga kini masih jadi persoalan, belum lagi persoalan lain yang kerap terjadi dilapangan seperti, keterbatasan lahan, dimana pihaknya kerap berhadapan dengan regulator, ditambah lagi adanya aturan adat. "Untuk itulah melalui rakerda kita samakan persepsi guna mendapatkan supremasi dan regulasi kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah dalam bentuk kebijakan yang nantinya bisa jadi acuan kita bersama," tandasnya.

Ia menghimbau  pemerintah agar memperhatikan persoalan yang sering dihadapi pengembang agar segera mendapat solusi konkret demi kelancaran investasi dalam rangka  menyediakan kebutuhan rumah bagi masyarakat yang sesuai dengan amanat Undang Undang. "Kebutuhan sejuta rumah masyarakat Bali masih jadi prioritas, jangan sampai harapan tinggal harapan, hanya karena terbentur problematika yang mestinya tidak perlu," ungkapnya. 

wartawan
Arief Wibisono

Wujudkan Pariwisata Hijau, ITDC Perkuat Komitmen RTH di Nusa Dua

balitribune.co.id | Mangupura - Di tengah pesatnya pembangunan sektor pariwisata, pengelola kawasan pariwisata di Nusa Dua Kabupaten Badung terus memperkuat komitmen terhadap implementasi prinsip keberlanjutan melalui pendekatan Protecting Nature sebagai bagian dari framework sustainability.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Badung Hadiri KKP Sespimmen Polri Dikreg 66, Perkuat Kepemimpinan Presisi dan Inovatif

balitribune.co.id | Mangupura – Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti menghadiri kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) peserta didik Sespimmen Polri Dikreg ke-66 Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Polres Badung, Senin (18/5/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program pendalaman dan wawancara guna memperkuat kepemimpinan tingkat menengah Polri yang presisi, inovatif, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Badung Agresif Buru Wisatawan India Lewat Promosi Budaya

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mulai agresif memburu pasar wisatawan India di tengah ketatnya persaingan pariwisata global. Melalui program Badung Familiarization Trip 2026, puluhan travel agent asal India diajak langsung merasakan wisata budaya Bali guna mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Warga Sepakat, Lahan Tahap II Turyapada Tower Dibebaskan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan tahap II Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Desa Pegayaman, Sukasada, Buleleng dipastikan berjalan lancar. Gubernur Bali Wayan Koster bersama masyarakat setempat telah menyepakati pembebasan lahan untuk perluasan proyek menara komunikasi ikonik tersebut, Minggu (17/5/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Buleleng: Pokir dan Hibah Bersih dari Korupsi

balitribune.co.id I Singaraja - Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra dan Wakil Bupati Gede Supriatna menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya di Ruang Rapat Ketua Dewan, Senin (18/5/2026). 

Rapat lintas fraksi ini digelar guna menyamakan persepsi tata kelola pemerintahan pasca-adanya catatan administratif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.