Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sekda Adi Arnawa Ikuti Vidcon Terkait Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Refocusing TKDD

Bali Tribune/ REFOCUSING - Sekda Adi Arnawa saat mengikuti vidcon terkait kebijakan penanganan Covid-19 dan Refocusing TKDD Tahun Anggaran 2021 dari Puspem Badung, Selasa (9/2) kemarin.
balitribune.co.id | Mangupura - Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti Video Conference (Vidcon) terkait Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Refocusing Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 dari Ruang Rapat Sekda Puspem Badung, Selasa (9/2).
 
Sekda Adi Arnawa didampingi Kadis Kesehatan dr I Nyoman Gunarta, Kepala Bappeda I Made Wira Dharmajaya, Inspektur Luh Suryaniti, Kabag Pemerintahan I Dewa Gede Sudirawan dan perwakilan perangkat daerah terkait lainnya. Vidcon tersebut dipimpin langsung oleh Plh Sekjen Kemendagri Hamdani dengan narasumber yaitu Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian.
 
Dalam paparannya Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menjelaskan Pemda melakukan realokasi dan refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) dimana dalam hal pemerintah daerah tidak menerima DAU TA 2021 atau DAU TA 2021 tidak mencukupi, dapat menggunakan DBH. 
 
“Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU/DBH tidak mencukupi, pemerintah daerah mendanai dari sumber lainnya dalam Penerimaan Umum APBD. Serta Pemerintah juga dapat menggunakan Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa dan DAK Fisik. Seluruh Gubernur, Bupati, Walikota dan Kepala Desa agar melakukan penyesuaian penggunaan (refocusing) TKDD atau perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan dan ketentuan mengenai penggunaan TKDD selain yang diatur dalam Surat Edaran ini, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.
 
Selanjutnya Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal memaparkan PPKM kemarin tidak efektif, ekonomi turun sedangkan Covid-19 meningkat, serta mobilitas masyarakat masih tinggi. Luasnya negara Indonesia dan banyaknya penduduk Indonesia berdampak kepada kompleksitas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 
 
“Ke depannya PPKM Mikro yang dimulai 9- 22 Februari ini skema pembiayaannya dimana kebutuhan tingkat desa didanai oleh APBDes, kebutuhan tingkat kelurahan didanai APBD kabupaten/kota, kebutuhan Babinsa/Bhabinkamtibmas didanai dari anggaran TNI/POLRI. 
 
Penguatan testing, tracing, treatment didanai Anggaran Kemenkes/BNPB, APBD Provinsi, kabupaten/kota dan kebutuhan bantuan hidup dasar didanai anggaran Bulog/Kementerian BUMN, Kemensos, Kemenperin, Kemenkes. Nantinya di tiap desa dan kelurahan akan didirikan Pos Komando yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa/Lurah,” ujarnya.
 
Selanjutnya Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian memaparkan Surat Edaran Dirjen Perimbanagn Keuangan (DJPK) Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 mengarahkan penyesuaian APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. 
 
“Tata cara pergeseran anggaran TKDD adalah pertama reformulasi Sub Kegiatan pada Kecamatan maupun SKPD lainnya dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, selanjutnya hasil reformulasi disusun dalam RKA atau Perubahan DPA sebagai dasar pergeseran anggaran dengan cara melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan perubahan perkada tentang Penjabaran APBD, selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD,” jelasnya.
 
Sementara itu Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa dalam kesempatan tersebut menyampaikan siap mengikuti tata cara yang sudah ada dan dijelaskan oleh narasumber, karena sudah jelas darimana sumber anggaran dan pendanaannya. 
 
“Ke depan kita harus mengingatkan dan menjelaskan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri kepada setiap kepala desa maupun lurah. Karena kunci dari PPKM mikro ini adalah koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari kelian, kepala desa/lurah, satuan perlindungan masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satuan Pol PP, Tim Penggerak PKK , posyandu , tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tenaga kesehatan dan karang taruna serta relawan lainnya,” ujarnya.  
wartawan
I Made Darna
Category

Januari-Juli 2026, Bandara I Gusti Ngurah Rai Layani 13 Juta Penumpang

balitribune.co.id I Kuta - Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mencatat melayani hingga 13,2 juta pergerakan penumpang selama periode Januari-Juli  2026. Jumlah pergerakan penumpang tersebut terbagi atas 8,5 juta penumpang rute internasional dan 4,7 juta penumpang rute domestik.

Baca Selengkapnya icon click

5.000 Ojol Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di Enam Wilayah

balitribune.co.oi | Mangupura - Semangat 'brotherhood' tidak berhenti di jalan. Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) bersama BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada 5.000 mitra pengemudi ojek online (Ojol) di enam wilayah. Perlindungan yang semula dirancang selama lima bulan, Agustus hingga Desember 2026, diputuskan HDCI untuk dilanjutkan hingga tiga tahun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinkes Tabanan Gelar Cek Kesehatan Gratis, Hipertensi Jadi Temuan Terbanyak

balitribune.co.id | Tabanan - Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2026. Program ini menyasar 40 perangkat daerah untuk mendorong deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) serta meningkatkan kesadaran hidup sehat di lingkungan kerja. 

Baca Selengkapnya icon click

Gagal Beroperasi, Pemkab Jembrana Usulkan Pencabutan Dua Perda BPR

balitribune.co.id | Negara - Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jembrana dipastikan batal terwujud. Setelah mangkrak dan tidak pernah terealisasi sejak regulasinya diterbitkan pada 2017 silam, eksekutif dan legislatif Kabupaten Jembrana kini resmi mengusulkan pencabutan dua produk hukum yang menjadi landasan hukumnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BI Bali Dorong UMKM Naik Kelas, Akses Pembiayaan Capai Rp5,8 Miliar

balitribune.co.id | Denpasar - Akses pembiayaan menjadi salah satu kunci bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperluas pasar. Karena itu, sinergi antara pemerintah, perbankan, Bank Indonesia, dan pelaku usaha terus diperkuat agar kebutuhan pembiayaan UMKM dapat dipertemukan dengan sumber pendanaan yang tepat.

Baca Selengkapnya icon click

Resmi Diluncurkan, Gilimanuk Jadi Titik Utama Proyek PLTS 100 GWp

balitribune.co.id | Negara - Pemerintah resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sebagai salah satu langkah strategis mempercepat terwujudnya swasembada dan kedaulatan energi nasional. Peluncuran program tersebut ditandai dengan groundbreaking sejumlah proyek PLTS, termasuk di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.