Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sempat Tertunda, Ranperda PLPPB Disahkan Menjadi Perda

Bali Tribune/ PENGESAHAN - Bupati I Made Mahayastra dan Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta pengesahan Ranperda PLPPB
Balitribune.co.id | Gianyar - Setelah sempat tertunda, Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  (PLPPB) akhirnya disahkan, Senin (18/5) kemarin. Perda ini pun diharapkan dapat menekan alih fungsi lahan pertanian di  bumi seni yang selama ini terus menyusut setiap tahunnya. Pengesahan Ranperda ini melalui sidang paripurna DPRD GIanyar dan dihadiri Bupati Gianyar, Made Mahayastra, Wabup AA Gde Mayun, Sekda Gianyar, Madr Gde Wisnu Wijaya serta OPD terkait. Hadir pula enam Akademi UNUD yang ahli dibidang pertanian.
 
Wakil Ketua DPRD Gianyar, I Gusti Ngurah Anom Masta membacakan pendapat akhir DPRD Gianyar menyebutkan perlindungan lahan pertanian berfungsi sebagai ketahanan pangan dengan memelihara seluruh aspek pendukung lahan pertanian. Dikatakan Anom Masta salah satu faktor berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan. "Alih fungsi lahan bukan terjadi di Gianyar saja, namun di seluruh Bali, ini akibat perkembangan perekonomian, pariwisata termasuk perumahan," jelas Anom Masta.
 
Dikatakannya dalam 10 tahun ini, di Gianyar terjadi alih fungsi lahan mencapai 2.745 hektar. Dengan Ranperda tersebut, maka pemerintah ikut mengontrol alih fungsi lahan dan memelihara daya dukung lahan. "Juga sebagai perlindungan lahan pertanian, mengingat masyarakat Bali dengan karakter dasar agraris. Selain melindungi lahan pertanian, maka dipastikan kehidupan warga yang bergelut di bidang pertanian terlindungi dan terjamin masa depannya.
 
Bupati Mahayastra dalam sambutannya menyebutkan Gianyar memilikimu lahan pertanian 15.526 ha di Tahun 2014. Dan di tahun 2018 lahan ini menjadi 13.690 ha. "Dalam selang 4 tahub terjadi alih fungsi 1.836 ha, atau rata-rata 459 per tahun," jelas Mahayastra. Diakui Mahayastra, alih fungsi ini akibat pariwisata, perumahan dan industri. Walau demikian, alih fungsi untuk sektor pariwisata terjadi di Bali. Sehingga pariwisata juga memberi dampak positif bagi perekonomian Gianyar, dengan meningkatnya PAD, tersedianya lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
 
Dengan disahkannya Raperda Perlindungan Lahan Perlindungan Berkelanjutan, Bupati Mahayastra berjanji menjadikan pembangunan pertanian sebagai prioritas pembangunan. Bahkan untuk selanjutnya, visi pembangunan lima tahun ke depan, adalah 'Membangun Pertanian yang Produktif, Efisien dan Mandiri'. Sejalan denga  visi tersebut fokus perhatiannya adalah peningkatan produksi pertanian, peternakan, pengembangan SDM pertanian. Kedua menurunkan biaya pertanian dan subdisi dan Ketiga pengembangan sebelum dan pasca panen. 
 
Ditambahkan Mahayastra, persoalan pemasaran juga akan diperhatikan Pemkab Gianyar, sehingga masyarakat petani mendapat manfaat ekonomi. “Kita benahi, lahan pertanian kita (Gianyar) luas, kita manfaatkan teknologi, SDM yang unggul dan bersinergi dengan pariwisata,” tutup Mahayastra.  
wartawan
Nyoman Astana
Category

“Homeless Media” Adaptasi atau Ancaman Demokrasi?

balitribune.co.id | Perdebatan soal “homeless media” sesungguhnya bukan sekadar pertengkaran antara media lama dan media baru. Polemik ini lebih dalam dari itu - Indonesia sedang menghadapi benturan besar antara disrupsi digital dengan standar profesionalisme pers yang selama ini menjadi fondasi demokrasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kasus Scam Tembus 530 Ribu, OJK Perkuat Kolaborasi Indonesia-Australia

balitribune.co.id | Jakarta - Maraknya penipuan digital di sektor jasa keuangan membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kerja sama internasional, termasuk dengan Australia, untuk mempercepat penanganan scam yang kini berkembang lintas negara dan lintas sektor.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BKSDA Bali Gagas Konsep The New Kintamani

balitribune.co.id I Bangli - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali resmi memperkenalkan konsep The New Kintamani sebagai arah baru pengelolaan bentang alam yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. 

Gagasan ini dipaparkan dalam forum konsolidasi di Museum Geopark Batur, Kintamani, Jumat (8/5/2026), yang dihadiri 46 pemangku kepentingan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.