Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sentra HaKI untuk Perlindungan Hasil Karya

HaKi
WORKSHOP – Acara workshop pembentukan sentra Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Jumat (18/5).

BALI TRIBUNE - Sinergi Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan HAM Provinsi Bali dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Gianyar gelar Workshop pembentukan sentra Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di Ruang Sidang Bappeda Kabupaten Gianyar, Jumat (18/5). Sentra HaKI ini diharapkan mampu menjadi leading sektor yang terkait HaKI yang ada di Provinsi Bali untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat masyarakat untuk mendaftarkan HaKI.

HaKI merupakan karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualitas manusia. Intelektual yang dimaksud bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk dari hasil pemikiran manusia.

Kasubid Pelayanan Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual  I Wayan Adhi Karmayana mengatakan “Kanwil Hukum dan Ham bekerjasama dengan Disperindag untuk membentuk sentra HaKI. Tujuannya agar masyarakat dapat mendaftarkan HaKI-nya langsung di masing-masing kabupaten” terangnya.

Adhi juga menambahkan tujuan dari workshop ini untuk memberikan informasi tentang HaKI. Pada workshop kali ini Adhi menekankan pada pendaftaran Merk, dimana pendaftarannya dilakukan secara online. Peryaratan untuk mendaftarkan merk dengan mengisi formulir yang tertera di website, dan mengUpload Foto KTP,  NPWP dan gambar Merk yang akan didaftarkan. “Jika yang didaftarkan memiliki badan hukum, maka Pendaftar wajib mengUpload akta pendirian Badan Hukumnya” tambah Adhi.  

Adhi juga menjelaskan bahwa HaKi sebagai tanda pengenal, sebagai tanda pembeda dengan Merk lain dan mencegah pihak lain menggunakan merk tersebut. “HaKI merupakan perlindungan hukum terhadap produk-produk yang dihasilkan perajin” imbuhnya.

Kadis Disperindag Kabupaten Gianyar Wayan Suamba mengatakan Workshop kali ini bertujuan  memeberikan pemahaman kepada pengusaha yang menciptakan hasil karya kreatifitasnya  agar karyanya terlindungi oleh Undang-Undang HaKI. Lebih Lanjut suamba juga berharap agar para peserta Workshop mampu menyebarkan informasi mengenai HaKi kepada pengusaha lainnya.  “Kedepan diharapkan pengrajin dan pengusaha yang hadir pada hari ini menjadi folentir untuk menyebarluaskan informasi HaKI  kepada teman-teman pengusaha lainnya akan pentingnya HaKi,” tambah Suamba.

wartawan
Redaksi
Category

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Penerima Bantuan Pangan di Tabanan Meningkat Jadi 38 Ribu KPM

balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sedana Arta Pimpin Prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih, Karangasem, Senin (30/3/2026). Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian karya agung Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang rutin dilaksanakan di pura terbesar di Bali tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.