Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Serikat Tani Suka Makmur Buka Suara, Nasib Ratusan Petani Penggarap di Persimpangan

Bali Tribune / HTN - Serikat Tani Suka Makmur menggelar Hari Tani Nasional (HTN) 2021 dilahan garapan eks PT.Margarana, Sendang Pasir,Pemuteran.
balitribune.co.id | Singaraja - Pasca Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat (SHM) kepada warga Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak melalui pola penyelesaian reforma agraria, ternyata masih ada ratusan warga tersisa yang belum mendapatkan haknya. Selain sebanyak 119 kepala keluarga warga eks pengungsi Timor Timur (Timtim) yang kini menempati lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Desa Sumberklampok, sebanyak 265 orang petani penggarap juga belum mendapat kepastian atas lahan hak garap di Banjar Dinas Sendang Pasir, Desa Pemuteran, Gerokgak.
 
Ratusan petani yang tergabung dalam kelompok Tani Suka Makmur masih terus melakukan pendekatan kepada pemerintah agar lahan seluas 246 hektar yang mereka garap sejak puluhan tahun silam yang merupakan perkebunan yang dikelola oleh eks PT Margarana menjadi hak mereka. Hal itu terungkap saat Serikat Tani Suka Makmur menggelar Hari Tani Nasional (HTN) 2021 dilahan garapan eks PT Margarana, Sendang Pasir.
Sejumlah elemen masyarakat ikut terlibat dalam acara ini sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Serikat Petani Suka Makmur diantaranya hadir Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Bali, mahasiswa, pelajar, dan IDEP Foundation. Untuk memperkuat jaringan dan tuntutannya, petani menggelar Musyawarah Tani Indonesia dengan tema tertulis di spanduk, "Reforma Agraria Sejatinya Jalan Keselamatan Rakyat."
 
Sementara itu, saat dilakukan Peringatan Hari Tani Nasional, sejumlah kegiatan dilakukan, diantaranya peresmian sumur imbuhan dan sumur resapan di kebun kolektif; Aksi menanam bersama di kebun kolektif dan pesisir pantai dan pertemuan daring HTN bersama jaringan Konsorsuim Pembaharuan Agraria (KPA) di seluruh Indonesia sekaligus orasi dari perwakilan serikat petani.
 
Ni Made Indrawati dari KPA Bali mengatakan, tujuan dari HTN ke-61 ini yaitu membangun kesadaran kritis dan kebersamaan antar petani dalam memperoleh Hak Kepemilikan atas tanah. Persoalan pertanahan, menurutnya, tidak saja soal administrasi pertanahan, namun masih adanya monopoli dan korporasi atas sejumlah lahan baik hutan, pertambangan maupun perkebunan dibanyak tempat. Kasus itu katanya, hanya bisa diselesaikan melalui reforma agraria sejati.
“Dalam UU Pokok Agraria 1960 ada prinsip pokok dalam hukum agraria, diantaranya ketimpangan yang tajam seharusnya orientasi reforma agraria dilakukan untuk menata ulang kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria. Operasi penataan ulang agraria yang timpang dan proses redistribusi tanah atau land reform harus disertai program penunjang atau yang kita sebut dengan land reform plus, yakni menyiapkan sarana prasarana pertanian, infrastruktur dan perkreditan,” ujarnya.
 
Mestinya, kata Indrawati, subjek utama reforma agraria seharusnya ditujukan untuk petani kecil, petani buruh, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, golongan ekonomi lemah termasuk perempuan sebagai subjek hukum dari reforma agraria.
 
”Reforma agraria harusnya menyasar tanah-tanah yang dikuasai secara monopoli oleh swasta dan badan usaha milik Negara di semua sektor. Secara langsung wilayah konflik agararia semestinya menjadi prioritas pelaksanaan reforma agraria karena disitulah ada ketimpangan struktur agraria dan pemiskinan masyarakat terjadi puluhan tahun,” imbuhnya.
 
Reforma agraria seharusnya sejalan dengan perubahan sistim ekonomi politik agraria dan orientasi pembangunan nasional. Sangat mustahil perbaikan struktur agraria yang timpang dapat diselesaikan jika pemerintah masih menjalankan kebijakan ekonomi dan pembangunan berdasar UU Cipta Kerja yang telah di sahkan.
 
”UU Cipta Kerja begitu banyak mendukung perampasan tanah dan penggusaran atas nama pembangunan. Jika Negara masih enggan melaksankan reforma agraria maka harus terus menerus dilakukan penguatan melalui insiatif rakyat,” ujarnya.
 
Sementara itu, Selama 30 tahun masyarakat petani di Dusun Sendang Pasir belum menemui titik terang terhadap status tanah yang telah mereka rawat secara turun temurun. Meskipun Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. Margarana telah berakhir pada 31Desember 2005. Kemudian putusan Mahkamah Agung nomor 591 PK/Pdt/2018 pada 10 Agustus 2010 keluar, nyatanya tidak memberikan angin segar bagi petani.
 
Atas kondisi itu, Kepala Desa Pemuteran Nyoman Arnawa membenarkan, ratusan warga mereka masih berjuang agar lahan garapan turun temurun dikuasai itu menjadi hak mereka. Menurutnya, lahan tersebut sudah digarap warganya sejak puluhan tahun silam. ”Saat ini memang warga kami yang menggarap lahan yang sebelumnya dikelola oleh PT Margarana,” jelas Arnawa, Minggu (26/9).
 
Sedangkan pada HTN 2021 kali ini, sejumlah agenda kegiatan dilakukan, diantaranya, peresmian Sumur Pantau dan Imbuhan merupakan bagian dari upaya Bali Water Protection (BWP), Program dari IDEP dibawah Manajer Bali Water Protection, IDEP, Putu Bawa yang bertujuan memberikan informasi secara langsung terkait permasalahan intrusi air laut yang terjadi di Pemuteran. 
 
Selain itu dilakukan tanam kolektif dengan menanam bibit sorgum, cabe, seledri, jeruk, okra hingga menanam tanaman mangrove di areal pesisir Desa Pemuteran. Penanaman ini sebagai upaya mitigasi bencana dan edukasi kepada peserta yang mayoritas dari sekolah dasar terkait pentingnya keberadaan mangrove. 
 
wartawan
CHA
Category

BBM hingga Gaji PPPK Disidik, Kasus Korupsi Satpol PP Jembrana Terus Bergulir

balitribune.co.id I Negara - Penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jembrana terus diintensifkan. Setelah melalui tahap penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah pegawai, perkara dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa periode 2022 hingga 2025 tersebut kini resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Baca Selengkapnya icon click

150 Penari Warnai Pembukaan Bulfest 2026, Gubernur Koster Dorong Regenerasi Seniman Muda

balitribune.co.id I Singaraja - Buleleng Festival (Bulfest) 2026 resmi dimulai dengan pertunjukan kolaborasi 150 penari yang menghidupkan suasana Kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja, Selasa malam (18/8/2026). Pembukaan festival dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Lebih dari 810 Mitra Grab di 9 Kota, Termasuk Denpasar, Meriahkan HUT ke-81 RI Lewat Perayaan Merdeka Bersinergi

balitribune.co.id | Denpasar - Dalam semangat gotong royong, Grab bersama 810 Mitra Pengemudi dan Mitra GrabMerchant Bintang 5 bersinergi dan bersatu merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui Perayaan Merdeka Bersinergi pada 17 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Lanang Umbara Pimpin Raker Pansus DPRD Badung Serap Aspirasi Bahas Raperda Inisiatif Pemberdayaan Ormas

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DRPD Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) penyerapan aspirasi membahas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Badung tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Ruang Madya Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Selasa (18/8/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kuta Utara Jadi Pusat Pariwisata, Bupati Minta Pendataan Penduduk Nonpermanen Diperketat

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung meminta Kepala Lingkungan (Kaling) dan Kelian Banjar Dinas di Kecamatan Kuta Utara memperketat pendataan penduduk nonpermanen, terutama warga yang tinggal di rumah kos. Langkah tersebut dinilai penting seiring pesatnya perkembangan pariwisata di wilayah tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.