Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Siswa Minta Evaluasi Sistem Zonasi

Bali Tribune/ ASPIRASI - Komisi IV DPRD Provinsi Bali menerima aspirasi siswa dan orangtua murid terkait PPDB.

balitribune.co.id | Denpasar - Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali gaduh. Banyak siswa dan orangtua yang merasa dirugikan akibat sistem tersebut. Karena itu, mereka meminta agar sistem zonasi ini dievaluasi kembali. 
 
Permintaan tersebut terungkap dalam penyampaian aspirasi dari perwakilan siswa serta orangtua murid, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Kamis (4/7). Pada kesempatan tersebut, mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Wirya, BA, beberapa anggota Komisi IV, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan jajaran.
 
"Saya tidak setuju dengan sistem zonasi. Saya minta agar sistem ini dievaluasi," kata Darmadi, siswa SMPN 1 Denpasar, pada kesempatan tersebut. 
 
Selain tidak setuju dengan sistem zonasi, Darmadi juga berharap agar Ujian Nasional (UN) tetap dipakai sebagai salah satu acuan dalam penerimaan peserta didik. Hal tersebut penting, karena dapat memacu daya saing siswa. 
 
"Saya setuju UN perlu dipakai di sistem pencarian sekolah. Ini penting, agar meningkatkan daya saing siswa. Agar siswa paham, dunia ini penuh dengan persaingan. Untuk menjadi yang terbaik, maka harus bersaing," tegasnya. 
 
Hal lainnya, menurut dia, dalam penerimaan peserta didik juga harus memperhatikan prestasi siswa. Sebab banyak terjadi, siswa jeblok nilainya secara akademik namun ia berprestasi dan mengharumkan nama sekolah hingga daerah. 
 
"Prestasi juga harus dipakai sebagai tolok ukur. Karena UN selama ini belum ada yang namanya mata pelajaran Penjas. Saya agak kasian dengan teman yang juara 3 Taekwondo tingkat nasional, tetapi ujungnya tidak dapat SMA. Karena itu, perlu juga mereka diberi reward," tegas Darmadi. 
 
Ia juga miris dengan minimnya sekolah negeri, yang justru banyak peminatnya. Ia mencontohkan Kota Denpasar saja, dengan total 6.200 siswa SMP yang ikut simulasi UN. Di sisi lain, hanya 8 SMA Negeri di Denpasar. 
 
"Daya tampung untuk 8 SMA Negeri itu hanya 2400 siswa saja. Pertanyaannya, ke mana 4.000 siswa yang lainnya?" keluh Darmadi. 
 
Mencermati berbagai hal tersebut, ia mendorong agar sistem zonasi perlu segera dievaluasi. Sebab banyak siswa, baik yang berprestasi secara akademik maupun siswa yang berprestasi di ekstakurikuler, justru dikorbankan karena sistem tersebut. 
 
"Saya bersama banyak siswa lainnya merasa sangat dirugikan dengan sistem ini. Karena itu kami mendorong agar sistem penerimaan peserta didik ini dievaluasi supaya memberikan keadilan bagi siswa," pungkas Darmadi. 
wartawan
San Edison
Category

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.