BALI TRIBUNE - DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna, Rabu (18/7) dengan agenda jawaban pemerintah atas Pemandangan Umum (PU) fraksi. Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata didampingi kedua wakilnya I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta, Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa beserta seluruh pimpinan OPD di Pemkab Badung. Dewan Badung secara umum mengapresiasi jawaban pemerintah yang disampaikan Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa terhadap beberapa usulan dewan. Salah satunya yakni terkait pemberian subsidi kepada SMA dan SMP swasta di Badung. Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata mengatakan, dewan dalam pembacaan PU dalam rapat sebelumnya memberi saran kepada pemerintah agar memberikan subsidi kepada sekolah swasta baik SMP maupun SMA di Badung. Terkait usulan tersebut kata Parwata, pemerintah akan segera melakukan kajian. "Dalam hal ini kami mengapresiasi jawaban terstruktur pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu program prioritas di Kabupaten Badung. Ketika sekolah negeri belum bisa menampung seluruh anak didik, pemerintah wajib bekerjasama dengan pihak swasta," ujarnya usai rapat. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu menjelaskan, wujud subsidi yang akan diberikan pemerintah kepada sekolah swasta yakni berupa dana operasional. Sehingga lanjutnta, masyarakat Badung yang bersekolah di swasta juga mendapatkan fasilitas sama dengan di negeri. "Jadi mereka yang sekolah di SMP dan SMA Negeri gratis, yang di swasta pun juga gratis," jelasnya. Apresiasi lain di bidang pendidikan yakni antisipasi pemerintah terhadap membludaknya siswa baru setiap tahunnya dengan menambah dua SMA baru di Badung. Ditingkat SMA sederajat pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pihak provinsi. "Terkait penambahan dua SMA Negeri baru di Badung sepenuhnya dibangun oleh Pemkab Badung kemudian dihibahkan ke provinsi. Provinsi hanya memberikan tanah saja. Ini solusi yang kita sepakati bersama-sama," kata politisi asal Dalung ini. Lanjut di bidang pendidikan, selain memberikan beasiswa S1, masyarakat Badung yang berprestasi dan kurang mampu juga akan dibiayai kuliah S2 dan S3 ke luar negeri. "Seluruhnya di support oleh pemerintah. Ini langkah maju yang dirancang pemerintah," ungkapnya. Sementara, terkait peningkatan APBD Badung 2019 yang dirancang hingga Rp 10 triliun kata Parwata langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah yakni akan memperbaiki destinasi.  Kemudian, menggali potensi-potensi yang belum tergarap. Namun, sebelumnya kata dia harus dilakukan research tentang pariwisata. "Bagaimana mengukur pariwisata itu di Badung dan meyakinkan setiap tahunnya destinasi wisata di Badung bertambah terus. Ini langkah yang harus kita lakukan," katanya lagi.