Bangli, Bali Tribune
Puluhan sopir truk mendatangai Gedung DPRD Bangli, Jumat (22/4). Kedatangan mereka diterima langsung Ketua DPRD Bangli, NM. Kutha Parwata dan Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Basma dan I Komang Carles di ruang pertemuan.
Pada intinya mereka protes atas kebijakan yang diambil pemerintah daerah melakukan pengalihan arus (dari Kedisan-Penelokan) menuju jalur Culali sesuai Surat Edaran Bupati Bangli bersama Kapolres, beberapa hari lalu.
Di hadapan para wakil rakyat, para sopir truk mengaku tidak sanggup melawati jalur Culali, karena sangat terjal dan kondisi jalan masih rusak. Juru bicara sopir truk, I Gede Artana Putra mengatakan dalam SE Bupati Bangli disebutkan truk angkut dengan tonase 4.000 kg atau 4 ton dilarang melawati jalur Kedisan-Penelokan, tapi melalui jalur Culali.
Pria yang akrab dipanggil Jero Mangku Dejon mengaku tidak sanggup untuk mengikuti aturan tersebut, karena medannya yang amat sulit dan rawan. “Kalau kami harus lewat jalur Culali tiap hari kami harus siap- siap angkut mayat,” ujarnya dan berharap Pemkab Bangli memberi toleransi soal aturan tersebut.
Dia lebih sepakat kalau Pemkab menerapkan aturan yang lama yakni mengatur jam angkut truk. Sehingga antara sektor pariwisata dan sektor lainnya dapat berjalan bersama-sama. “Kalau jalur dialihkan berarti Pemkab hanya berpihak ke sektor pariwisata alias mengesampingkan kepentingan sopir truk, yang sama-sama menyangkut urusan isi perut,” ujarnya.
Kepala Dishub Bangli, I Gede Arta menjelaskan latar belakang dialihkannya arus tersebut melalui SE bersama Bupati Bangli dan Kapolres Bangli. Dikatakan, soal pengaturan itu merupakan kebijakan tingkat pimpinan. Pihaknya hanya sebagai pelaksana teknis. Namun demikian soal SE, pihaknya setidaknya juga memberikan kajian. Dia mengatakan latar belakang SE itu adalah dimana jalur tersebut sering macet akibat kepadatan jalur, selain sering terjadi kecelakaan. Kemacetan itupun sering menjadi atensi Gubernur Bali.
Kata Kadishub asal Desa Songan ini, saat ada audensi Gubernur Bali, Made Mangku Pastika dan Bupati Bangli belum lama ini, gubernur meminta kepada Bupati I Made Gianyar untuk mengalihkan arus tersebut. Bupati Bangli pun mengatakan kalau sebelumnya sempat diatur dengan cara mengatur jam angkut truk, ternyata tidak efektif.
“Pak Gubernur pada saat audensi dengan Bapak Bupati Bangli meminta untuk mengatasi masalah kemacetan tersebut,” sebut Gede Arta sembari menambahkan atas persoalan kemacetan itu maka keluarlah SE Bupati itu.
Ketua DPRD Bangli, NM. Kutha Parwata pada intinya mengatakan bahwa apa yang disampaikan sopir truk, pihaknya baru bisa sebatas menampungnya. Kemudian bakal dilakukan mediasi antara sopir truk dan pemegang kebijakan. Bahkan dia berjanji bakal menjadwalkan mediasi tersebut, Selasa (26/4). Tetapi diharapkan sopir truk cukup dengan menggunakan sistem perwakilan. “Kita siap berdiskusi nanti disana,” ujar politisi asal Desa Bangbang ini.
Pantauan koran ini, rencana kedatangan para sopir truk ke DPRD Bangli mendapat atensi penuh dari jajaran Polres Bangli. Nampak puluhan petugas melakukan penjagaan baik di dalam mapun di luar gedung DPRD Bangli. Bahkan sebelum rombongan sopir memasuki halaman gedung petugas melakukan pemeriksaan di pintu masuk.
