Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sosialisasi 4 Pilar Penguat Moderasi Beragama

Bali Tribune / SOSIALISASI - Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Agung Rai Wirajaya (ARW), S.E., M.M, usai menggelar sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Aula Yayasan Al Hikmah Joglo Denpasar pada Rabu (14/8)

balitribune.co.id | DenpasarAnggota DPR/MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., M.M, mengadakan kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Aula Yayasan Al Hikmah Joglo Denpasar, Rabu (14/8). Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara I Gusti Agung Rai Wirajaya dan jajaran Yayasan Al Hikmah Joglo .

Melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa.Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang mencakup Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 diusung dengan tema "Memperkokoh Empat Pilar Kebangsaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara".

Agung Rai Wirajaya (ARW) menjelaskan bahwa sebagai anggota MPR, tugas konstitusionalnya adalah memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 4 Konsensus Kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia juga mengungkapkan bahwa ia secara terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Karenanya, kegiatan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila dilakukan untuk memastikan bahwa Pancasila senantiasa hadir pada setiap relung kehidupan ketatanegaraan dan segenap aspek kehidupan masyarakat," ucapnya

Selanjutnya, ia juga menjelaskan bedirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak lepas dari kontribusi para tokoh agama. Sehingga melalui sosialisasi ini Agung Rai Wirajaya mengajak masyarakat di Yayasan Al Hikmah Joglo untuk terus mendorong terwujudnya substansi etika global (global ethics), yakni saling memahami (mutual understanding), saling menghormati (mutual respect), saling ketergantungan (interdependence), dan kerja sama (cooperation) di antara masyarakat guna terciptanya tolerasi beragama dan kerukunan umat beragama.

Selain itu, sosialisasi 4 pilar menghadirkan narasumber Dr. Dra. I Gusti Ayu Diah Yuniti, M.Si seorang akademisi. Diah Yuniti menyatakan bahwa Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara, pemersatu bangsa, pandangan hidup, dan falsafah kebangsaan. Dalam hierarki hukum ketatanegaraan, Pancasila menduduki posisi tertinggi dalam ideologi negara.

"Oleh karena kedudukan dan fungsinya yang sangat mendasar bagi Negara dan bangsa Indonesia, Pancasila menjadi landasan utama dalam pembangunan karakter bangsa," ujar Diah Yuniti.Dalam Pilar Bhinneka Tunggal Ika, kita harus menganggap perbedaan sebagai faktor yang menyatukan, bukan memecah belah. Kita harus berkomitmen untuk menyatukan keberagaman dalam harmoni kebangsaan. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menjaga persatuan NKRI yang terdiri dari beragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan, tambahnya.

Sebagai negara yang plural dan multikultural, konflik berlatar agama sangat potensial terjadi di Indonesia. Kita perlu sosialisasi 4 Pilar ini dengan di bingkai moderasi beragama sebagai solusi, agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan

Di akhir kegiatan, Agung Rai Wirajaya (ARW) berharap agar toleransi di kalangan masyarakat beragama, khususnya di lingkungan Yayasan Al Hikmah Joglo, tetap terjaga dan para peserta dapat mengimplementasikannya kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya.

wartawan
ARW
Category

Antisipasi Penyebaran Hantavirus, Dinas Kesehatan Karangasem Pastikan Kesiapan Rumah Sakit

balitribune.co.id I Amlapura - Terkait masuknya Hanta Virus ke beberapa wilayah di Indonesia, Kementrian Kesehatan RI telah menyebarkan surat edaran ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dan surat edaran tersebut juga telah diterima oleh Dinas Kesehatan Karangasem, pada 10 Mei 2026 lalu.

Baca Selengkapnya icon click

Dukung Kesehatan dan Bakti Sosial, ILDI Denpasar Siap Bersinergi dengan K3S Kota Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Wilayah Ikatan Langkah Dansa Indonesia (DPW ILDI) Kota Denpasar menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan mendukung berbagai program Pemerintah Kota Denpasar, khususnya dalam bidang kesehatan dan sosial.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Klungkung Mulai Pasang Kuda-Kuda Hadapi Hantavirus

balitribune.co.id I Semarapura - Belakangan ini, nama Hantavirus lagi ramai dibicarakan di beberapa wilayah Indonesia. Dinas Kesehatan Klungkung langsung tancap gas memperketat penjagaan. Dinas Kesehatan Klungkung mulai meningkatkan kewaspadaan menyusul munculnya sejumlah kasus Hantavirus di beberapa daerah di Indonesia. Pengawasan diperketat, mulai dari tim surveilans di lapangan hingga fasilitas kesehatan.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar Mulai Tata Kawasan Wisata Pantai Sidakarya

balitrbune.co.id I Denpasar - Pemkot Denpasar mulai menata Pantai Sidakarya di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, sebagai destinasi wisata baru. Kawasan yang mulanya merupakan tempat sandar perahu nelayan ini kini menawarkan daya tarik hamparan hutan mangrove dan ketenangan air bagi penikmat wisata air serta para pemancing.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DLHK Badung Target Fasilitas RDF Beroperasi Juli 2026

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung memastikan proses pengadaan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) tetap berjalan pada tahun 2026. Fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif itu ditarget mulai beroperasi pada pertengahan Juli mendatang.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Bidik PMA Ilegal, Vila dan Usaha Asing Bermasalah Disorot

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menyoroti maraknya dugaan Penanaman Modal Asing (PMA) ilegal yang beroperasi di sejumlah kawasan pariwisata. Komisi I dan Komisi II DPRD Badung bahkan menggelar rapat kerja lintas komisi bersama sejumlah OPD untuk membahas pengawasan dan pembatasan investasi asing di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.