balitribune.co.id | Bangli - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar sosialisasi anti korupsi bagi anggota DPRD Bangli dan calon anggota DPRD Bangli serta partai politik di Gedung DPRD Bangli, Kamis (8/8). Sosialisasi yang juga dihadiri KPU Bangli, Bawaslu Bangli tersebut, rupanya banyak calon anggota DPRD yang absen alias tidak hadir.
Pantauan di Gedung DPR nampak sejumlah anggota dewan periode (2014-2019) dan calon anggota dewan periode (2019-2024) yang hadir. Kursi yang disediakan pun cukup banyak yang kosong, seperti diketahui untuk DPRD Bangli jumlah anggota sebanyak 30 orang. Terakit banyaknya yang absen dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Bangli, Ngakan Made Kutha Parwata mengatakan hal ini karena anggota DPR terutama dari PDIP sedang akan acara Kongres. “Kebetulan acaranya bersamaa, terkait hal tersebut kami telah koordinasikan dan menyampaikan permakluman kepada pihak KPK. Informasi yang didapat anggota dewan hari ini bisa diketok tularkan pada rekan yang tidak hadir, selain itu kegiatan ini bisa berkelanjutan,” sebutnya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan sosialisasi anti korupsi tersebut, Ngakan Kutha Parwata berharap ini menjadi bekal para anggota dewan teruta yang baru terpilih dalam menjalankan tugasnya. Mewujudkan anggota dewan yang berintegritas.
Disisi lain, Penasehat KPK RI Sarwono Sutikno menyikapi santai terkait banyaknya calon anggota DPRD yang absen dalam kegiatan sosialisasi tersebut. “Tidak masalah, dengan adanya pemberitaan ini nantinya mereka bisa baca. Sebenarnya kami sudah ada pendekatan fisik,” ujarnya usai memberikan materi.
Lebih lanjut pihaknya menyampaikan, kehadiran road show bus KPK 2019 bisa langsung terjun dimasyarakat, dengan legislative, eksekutif. Dalam hal ini bagiamana meningkatkan pelayanan public. Menurutnya, untuk Bus KPK sendiri ada kegiatan di Desa Tradisional Penglipuran, nantinya akan isi sejumlah agenda yang melibatkan siswa sekolah.
Sarwono Sutiko membeberkan bahwa per Agustus awal ada 1 pengaduan masyarakat yang masuk, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan tidak ada tindak pidana kasus korupsi. Saat didesak pengaduan meliputi apa, namun pihaknya enggan menyebutkan. (u)
wartawan
Agung Samudra
Category
