Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Subjektif Men-Sambo-kan Polisi

Bali Tribune/ Ngakan Made Rai.



balitribune.co.id | Gianyar - Keberanian masyarakat dalam mengritisi kinerja kepolisian patut diapresiasi. Sepanjang objektif dan terhindari dari penggiringan opini ataupun informasi yang tidak jelas arahnya. Namun kini yang terjadi hingga di daerah-daerah,  justru cenderung tergiring men-Sambo-kan Kepolisian baik institusi maupun personelnya.

Kondisi ini pun disayangkan oleh sejumlah eleman masyarakat di daerah. Di Gianyar, Ketua  GARPPAR Gianyar, Ngakan Made Rai menilai karakteristik pelayanan Kepolisian di perkotaan maupaun di daerah tentunya sangat berbeda. Namun ketika ada kasus Sambo mencuat, justru  jadi selimut yang terkesan menutupi kinerja positif aparat Kepolisan di seluruh tanah air.

"Kami tak mau jauh-jauh mencontohkan. Di Bali ataupun Gianyar khususnya, langkah kemanusiaan Kepolisian yang gencar berbagi sembako sejak awal pandemi Covid -19 hingga kini berbagi saat kenaikan harga BBM juga harus kita porsikan juga secara objektif," terang Rai.

Menurutnya, dalam demokrasi, partisipasi publik yang tinggi terhadap kinerja pelayanan publik termasuk Kepolisian adalah sesuatu yang baik. Bermacam tagar yang ramai dan viral di sosial media adalah vitamin bagi kinerja Kepolisian.

"Sikap  ini membuktikan bahwa masyarakat memang kian peduli dengan kinerja Polri," yakinnya.

Namun demikian,  Rai  melihat ada pihak-pihak yang kerap berkomentar seolah-olah berjasa serta terus menari dalam kasus Sambo.  Ironisnya lagi, sampai masuk ke ranah penyelidik yang bukan jangkauannya. Kondisi ini dinilai berlebihan karena justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum atas proses hukum itu sendiri.

"Masyarakat seyogyanya cerdas bahwa aparat hukum juga mempunyai aturan main dalam melaksanakan tugasnya. Kalau masyarakat ikut tergiring untuk tidak mempercayai aparat penegak hukum, ini  sama artinya tidak percaya kepada negara sendiri," herannya.

Atas  dasar itu pula, Rai berharap masyarakat mampu memberi apresiasi pada sejumlah langkah Kapolri dan Polri yang terus berusaha memperbaiki Kepolisian dengan menjatuhkan sanksi dan memecat sejumlah oknum yang bermasalah.

Tetapi kita harus juga fair (adil). Sanksi yang sudah diberikan Polri seharusnya menjadi ukuran bahwa institusi ini terus bekerja untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik. Tidak ada seorang pun yang ingin melihat Polri tidak berubah menjadi lebih baik, ujarnya.

wartawan
ATA
Category

Proyek SJUT Sanur Rampung 100%, Pemkot Denpasar Beri Waktu 3 Bulan Bagi Provider untuk Pindah Jalur

balitribune.co.id | Denpasar - Pekerjaan konstruksi proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (SJUT-IPT) di kawasan Sanur resmi tuntas 100%. PT Sarana Utilitas Optimal (SUO) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) telah menyerahkan hasil pembangunan tersebut kepada Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (BPS) Kota Denpasar melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), Rabu (13/5/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Indonesia Rugi Rp9 Triliun Akibat Penipuan Online, ASEAN Memperkuat Upaya Penanggulangan

balitribune.co.id | Denpasar - Di Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 411.000 laporan kasus penipuan online dengan estimasi kerugian finansial mencapai sekitar USD 550 juta atau setara Rp9 triliun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bukan Ribet Malah Cuan, Ibu Rumah Tangga di Tabanan Raup Tabungan dari Bank Sampah

Gerakan Pilah dan Kelola Sampah dari Rumah mendapat respons positif dari masyarakat. Salah satunya datang dari Ni Made Serly Liana Dewi, warga Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan, yang menilai kebijakan pembatasan sampah ke TPA menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mulai berubah dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah dari rumah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK: Keputusan Bisnis Bankir Dilindungi Hukum Sepanjang Beritikad Baik

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa upaya mendorong pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan perlu disertai dengan kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan. Untuk itu, OJK memandang penting adanya pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan. 

Baca Selengkapnya icon click

HUT Bangli ke-822: Pemkab dan FPRB Tanam 150 Pohon di Kawasan Rawan Bencana

balitribune.co.id | Bangli - Merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bangli ke-822, Pemerintah Kabupaten Bangli bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) menggelar aksi penanaman 150 pohon di kawasan Pura Dalem Buungan, Kecamatan Susut, Rabu (13/5/2026).

Aksi ini merupakan langkah preventif untuk memperkuat struktur tanah dan menjaga ekosistem di wilayah yang dikenal memiliki banyak aliran sungai serta titik rawan longsor.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.