Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Subjektif Men-Sambo-kan Polisi

Bali Tribune/ Ngakan Made Rai.



balitribune.co.id | Gianyar - Keberanian masyarakat dalam mengritisi kinerja kepolisian patut diapresiasi. Sepanjang objektif dan terhindari dari penggiringan opini ataupun informasi yang tidak jelas arahnya. Namun kini yang terjadi hingga di daerah-daerah,  justru cenderung tergiring men-Sambo-kan Kepolisian baik institusi maupun personelnya.

Kondisi ini pun disayangkan oleh sejumlah eleman masyarakat di daerah. Di Gianyar, Ketua  GARPPAR Gianyar, Ngakan Made Rai menilai karakteristik pelayanan Kepolisian di perkotaan maupaun di daerah tentunya sangat berbeda. Namun ketika ada kasus Sambo mencuat, justru  jadi selimut yang terkesan menutupi kinerja positif aparat Kepolisan di seluruh tanah air.

"Kami tak mau jauh-jauh mencontohkan. Di Bali ataupun Gianyar khususnya, langkah kemanusiaan Kepolisian yang gencar berbagi sembako sejak awal pandemi Covid -19 hingga kini berbagi saat kenaikan harga BBM juga harus kita porsikan juga secara objektif," terang Rai.

Menurutnya, dalam demokrasi, partisipasi publik yang tinggi terhadap kinerja pelayanan publik termasuk Kepolisian adalah sesuatu yang baik. Bermacam tagar yang ramai dan viral di sosial media adalah vitamin bagi kinerja Kepolisian.

"Sikap  ini membuktikan bahwa masyarakat memang kian peduli dengan kinerja Polri," yakinnya.

Namun demikian,  Rai  melihat ada pihak-pihak yang kerap berkomentar seolah-olah berjasa serta terus menari dalam kasus Sambo.  Ironisnya lagi, sampai masuk ke ranah penyelidik yang bukan jangkauannya. Kondisi ini dinilai berlebihan karena justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum atas proses hukum itu sendiri.

"Masyarakat seyogyanya cerdas bahwa aparat hukum juga mempunyai aturan main dalam melaksanakan tugasnya. Kalau masyarakat ikut tergiring untuk tidak mempercayai aparat penegak hukum, ini  sama artinya tidak percaya kepada negara sendiri," herannya.

Atas  dasar itu pula, Rai berharap masyarakat mampu memberi apresiasi pada sejumlah langkah Kapolri dan Polri yang terus berusaha memperbaiki Kepolisian dengan menjatuhkan sanksi dan memecat sejumlah oknum yang bermasalah.

Tetapi kita harus juga fair (adil). Sanksi yang sudah diberikan Polri seharusnya menjadi ukuran bahwa institusi ini terus bekerja untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik. Tidak ada seorang pun yang ingin melihat Polri tidak berubah menjadi lebih baik, ujarnya.

wartawan
ATA
Category

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click

Karya Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Polres Bangli Siapkan 21 Pos Pengamanan

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 21 pos pengamanan disiagakan untuk kelancaran rangkaian Karya Pujawali Ngusabha Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Rekayasa arus lain juga akan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Tabanan Tekankan Pemerataan Guru di Tiap Wilayah

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan menekankan soal pemerataan guru di masing-masing wilayah. Ini menjadi catatan penting Komisi IV untuk menghindari kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Tabanan. Komisi IV menekankan hal tersebut dalam rapat kerja membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.