Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sudikerta Ogah Tarung ke Senayan

I Ketut Sudikerta
I Ketut Sudikerta

BALI TRIBUNE - Calon Wakil Gubernur Bali Nomor Urut 2, I Ketut Sudikerta, yang berpasangan dengan Calon Gubernur Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, mengakui keunggulan pasangan Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Koster-Ace), pada Pilgub Bali 27 Juni 2018. Sudikerta mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini.  Kalah di Pilgub Bali 2018, banyak pihak berspekulasi bahwa Sudikerta yang saat ini kembali aktif sebagai wakil gubernur Bali, akan bertarung merebut kursi DPR RI di Senayan. Namun spekulasi ini langsung ditepis ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu.  Sudikerta menegaskan, dirinya akan pensiun dari dunia politik pasca perhelatan Pilgub Bali 2018 ini. Ia merasa sudah cukup perjuangan dan pengabdiannya di pemerintahan untuk rakyat. "Saya akan pensiun dari dunia politik. Sudah cukup saya hampir 15 tahun mengabdi untuk rakyat di pemerintahan," kata Sudikerta, di Rumah Apresiasi Sudikerta (RAS) Jalan Drupadi Denpasar, Kamis (28/6). Sebagai bukti keinginan seriusnya pensiun dari panggung politik, Sudikerta juga memutuskan untuk tidak maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilihan Anggota Legalislatif (Pileg) 2019. Padahal, dirinya sangat potensial jika maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Golkar mewakili Bali.  Apalagi saat ini, proses Pileg 2019 baru di tahapan penjaringan bakal Caleg di masing-masing parpol sebagai dasar penyusunan nama-nama DCS (Daftar Calon Sementara) yang akan disetorkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Langkah Sudikerta ini cukup berbeda dengan pilihan koleganya di pemerintahan, yakni Gubernur Bali Made Mangku Pastika, yang masa jabatannya habis Agustus 2018 ini. Pastika memutuskan maju sebagai calon anggota DPD RI. Gubernur Bali dua periode itu memilih tidak pensiun dari panggung politik.  "Saya tidak akan maju sebagai Caleg. Saya memberikan kesempatan kepada kader yang lebih muda. Saya ingin menciptakan regenerasi dan menjadi king maker," tutur Sudikerta. Begitu pula dalam hal kepemimpinan dan kepengurusan Partai Golkar Bali. Sudikerta menegaskan, dirinya juga akan pensiun pada tahun 2019 ini sebagai ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali seiring, habisnya masa jabatannya. Terlebih dirinya sudah dua periode menahkodai "beringin" di Pulau Dewata.  Tidak tertutup kemungkinan jika ada pihak-pihak yang ingin mendorong Sudikerta, agar memimpin untuk ketiga kalinya. Bisa jadi pula, Sudikerta ditarik menjadi pengurus DPP Partai Golkar. Namun, Sudikerta tegas menyatakan akan pensiun bahkan tidak akan masuk dalam kepengurusan Partai Golkar lagi. "Saya ingin benar-benar pensiun mengurus partai. Saya ingin melakukan hal lain," ucapnya. Sudikerta memang tercatat sebagai tokoh yang mengabdikan hampir separuh hidupnya untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, baik di legalislatif maupun eksekutif. Ia pernah tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Bali periode 2004-2009, selama satu tahun.  Lalu, Sudikerta dipercaya sebagai wakil bupati Badung dua periode mendampingi AA Gede Agung. Pertama periode 2005-2010. Lalu terpilih kembali periode 2010- 2013. Belum selesai masa jabatannya sebagai wakil bupati Badung yang mestinya sampai 2015, pada 2013 Sudikerta terpilih sebagai wakil gubernur Bali mendampingi Made Mangku Pastika untuk periode 2013-2018. Karir politik Sudikerta memimpin Partai Golkar di Bali juga cukup mentereng. Ia tercatat pernah menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Badung. Selanjutnya ia terpilih menjadi Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali untuk dua periode. Masa jabatan Sudikerta sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Bali akan berakhir pada 2019 ini.

wartawan
San Edison
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.