balitribune.co.id | Tabanan - Kabupaten Tabanan menjadi Kabupaten terbaik ketiga atas kinerja Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DjPb) Kemenkeu RI.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan secara langsung di Kantor Bupati Tabanan, Senin (11/4/2022), oleh Kepala Kantor Wilayah DjPb Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho kepada Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE, MM.

Penilaian pengelolaan Dana Desa tersebut ditetapkan dengan beberapa kategori penilaiaan secara nasional, salah satunya adalah penilaiaan terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa tahun Anggaran 2021. Dana Desa adalah dana dari APBN yang diperuntukan bagi Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Nampak hadir saat itu, Sekda, para Asisten dan OPD terkait menyaksikan penyerahan piagam penghargaan tersebut.

Bupati Sanjaya bersyukur karena Tabanan menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang sanggup menjalankan amanah pusat menyalurkan Dana Desa dengan cepat. “Prestasi ini memang sangat membanggakan bagi kita, tetapi jangan sampai membuat kita lupa diri. Jadikan hal ini sebagai tolok ukur buntuk memotivasi semangat kerja di seluruh jajaran OPD. Saya harap kita harus bekerja lebih keras lagi untuk mempertahankan prestasi ini, bahkan kedepannya mampu meraih prestasi-prestasi lainnya di tingkat nasional,” pinta Sanjaya.

Kelancaran penyaluran Dana Desa sangat besar pengaruhnya bagi pembangunan di Desa. Maka dari itu, hal ini harus terus ditingkatkan kedepannya hingga menjadi yang terbaik. Kabupaten Tabanan menjadi Kabupaten terbaik ketiga atas kategori kinerja Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021. Peringkat pertama dan kedua diraih oleh Kabupaten Puncak dan Kabupaten Wonogiri.

Kepala Kanwil DjPb Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho turut berbangga. “Ini merupakan prestasi yang menggembirakan, karena Tabanan yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang telah sanggup membuktikan bahwa Pengelolaan Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah Pusat pada tahun 2021 sebesar Rp. 124,15 miliar telah disalurkan seluruhnya dan telah terserap sebesar Rp. 115,60 miliar atau sebesar 85,99 persen,” ujarnya.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penilaiaan pada kriteria ini adalah realisasi penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Daerah (RKD), kecepatan penyaluran, Realisasi/Penyerapan, Kecepatan pelaporan Pemda, penyelesaiaan pengembalian sisa dana serta jumlah Desa dalam wilayah terkait. Dengan pengelolaan Dana Desa yang baik diharapkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa semakin optimal.