balitribune.co.id | Bangli - DPRD Bangli mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) khusus dari pajak hotel dan restoran (PHR). Dewan berani naikan target karena potensi di lapangan masih tinggi. Apalagi melihat selama ini belum digarap dengan optimal.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, Selasa (19/10/2021). Selain itu ada rencana pemberlakuan ijin bersyarat untuk bangunan yang berdiri di sempadan jurang. Kata Ketut Suastika setelah melakukan uji petik, potensi PHR di Bangli cukup tinggi. Melihat peluang tersebut di tahun 2022 maka akan digenjot sumber-sumber PHR ini. Target naik sekitar Rp 1 Miliar dari target tahun ini. "Target yang dipasang tahun-tahun sebelumnya sebetulnya kecil. Bahkan target dibawah kondisi pandemi Covid-19," ungkap politisi PDIP ini.
Kata politisi PDIP ini, jika kinerja selama ini masih dibawah sehingga belum optimal pendapatan masuk ke daerah. "Bangli memiliki peluang besar. Bisa kita cek seperti di kawasan Kintamani kunjungan seperti apa," ujarnya. Kemudian untuk menggenjot PAD, daerah menggandeng Kejari Bangli. Pemkab Bangli telah melakukan MoU dengan Kejari yang bertujuan untuk bersama membangun Bangli.
Ditanya soal diberlakukan ijin bersyarat terhadap bangunan yang berdiri di sempadan jurang, Kata Ketut Suastika jika memang ada rencana tersebut. Masih akan dilakukan konsultasi dan koordinasi terkait aturanya. "Kami di legislatif tentu siap mendukung. Dari sisi regulasi siap membahas, apakah nanti bentuk Perda atau lainya," ungkapnya.
Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, I Nengah Astawa, mengatakan untuk PAD khususnya dari sektor PHR ditarget naik pada 2022. Kenaikan dipasang sekitar 10 persen. Bila tahun 2021 PAD dari PHR sebesar Rp 1,7 miliar tahun 2022 Rp 1,8 miliar lebih. "Dari pajak hotel dipasang Rp 220 juta dan restoran Rp 1,650 miliar," ungkapnya.
