Diposting : 8 April 2020 23:12
Nyoman Astana - Bali Tribune
Balitribune.co.id | Gianyar - Dalam penanganan Covid 19, posisi DPRD baik secara lembaga maupun secara personel kerap menuai sorotan. Namun demikian, DPRD Gianyar tidak akan mencari panggung, apalagi memoton gaji yang dinilai tidak signifikan. Namun demikian, ditegaskan jika kebijakan Bupati Gianyar dalam di-backup penuh lembaga legislatif ini.
Hal itu terungkap dalam Rapat Banmus terbatas DPRD Gianyar, Rabu (8/4). Di bagian awal membahas teknis pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Gianyar tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ 2019. Rapat menyepakati, sidang paripurna akan dilaksanakan dengan memanfaatkan media elektronik tanpa mengurangi sistem dan mekanisme persidangan. Sekwan Gianyar I Wayan Kujus Pawitra yang diamanatkan pimpinan rapat, menyatakan kesiapannya untuk memastikan rapat paripurna berjalan lancar dan memenuhi prosedur kesehatan dalam pencengahan wabah Covid 19.
Menariknya, dalam rapat itu sejumlah anggota DPRD mempertanyakan langkah yang harus diambil secara kelembagaan, mengingat wakil rakyat ini kerap menuai sorotan di tengah usaha bersama memerangi wabah Covid 19. Padahal sejak wabah ini merebak, anggota DPRD Gianyar terus bergerak bersama-sama dengan eksekutf. Hanya saja, karena dewan ini bukan lembaga eksekutor, sehingga hanya aksi eksekutif saja yang muncul di permukaan.
Namun demikian, disepakati jika DPRD Gianyar tidak akan mencari panggung dalam musibah ini dan tetap konsisten mendukung, mensupport Bupati Gianyar untuk mengambil langkah-langkah strategis. “Kami di DPRD Gianyar sudah mensupport saudara Bupati unuk memanfaatkan anggaran senilai Rp 100,7 Miliar dalan penangana Covid 19 ini. Kalaupun pun angka ini masih dinilai kurang, kami akan back-up lagi. Ini adalah salah satu langkah nyata kami dalan penagana Covid 19,” ungkap Ketua DPRD Gianyar I Sayan Tagel Winarta yang meminpin rapat.
Tidak hanya secara kelembagaan, lanjut Tagel yang kader PDIP asal Sanding Tampaksirng ini, bahwa selama ini anggotanya terus aktif di tengah masyaakat dalam penanganan Covid 19 ini. Baik berupa aksi pembagian APD berupa masker, penyemprotan disinsfektana, pembangain sembako hingga yang lainnya. Bahkan kalau dihitung-hitung, masing-masing anggotanya sudah ada yang mengbahbiskan dana mulai dari Rp 10 juta hingga 20 juta lebih. “Ini nilianya jauh lebih tinggi dari sekedar potong gaji yang angganya hanya dua jutaan. Kami di legislatiaf sifatnya hanya mensupport Bupati bukan melangkahi,” tegas Tagel lagi.
Dalam penanganan Covid 19 ini, diakuinya semua lembaga harus meninggakatkan koordinasinya. Karena penanganan Covid 19 ini tidak menutup kemungkinan membutuhkan waktu yang panjang. Karean itu, segala upaya pemberanian bantuan diharapkan saling berkoordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih. Sebagiman fenomena yang terjdi di masyarakat, banyak kalangan kini kini berlomba membagikan sembakao. Kondisi ini dikhawatirkan justru akan menjadikan bantuan itu kurang tepat sasaran, mengingat ruang dan waktu wabah covid ini belum dapat diprediksi.
