BALI TRIBUNE - Ada tiga permasalahan penduduk yang dihadapi saat ini, yaitu pertumbuhan, jumlah dan kualitas. Apalagi di Bali, TFR-nya 2,1 sempat naik menjadi 2,3 dan sekarang turun menjadi 2,2. Hal ini serius harus ditangani semua pihak. “Kependudukan ini tanggung jawab bukan diletakkan pada BKKBN semata, tapi seluruh stakeholder dan semua pihak,” ungkap Ketua IPADI Bali, Dr. IGW. Nurjana Yasa, SE., MSi pada Sarasehan Pengendalian Penduduk Bagi Pengelolah Pelaksana Program KKBPK provinsi Bali di Denpasar akhir pekan kemarin.
Dikatakan Nurjana, fenomena yang terjadi saar ini adalah urbanisasi dari desa - desa ke kota sangat luar biasa. Sementara itu, anak - anak kecil di desa - desa dititipkan oleh orang tuanya yang merantau ke kota. Selain itu, SDM di pedesaan masih rendah, kesehatan masih timpang dan pendidikan di kota lebih maju. “Apapun kelembagaannya, respon pemerintah Kabupaten dan Kota sudah baik. Tapi PLKB dan PKB masih sebatas kontrak. Komitmen pemerintah tentang kependudukan soal jumlah dan kwalitas harus dibangun,” imbuhnya.
Sementara TNI yang merupakan salah satu mitra kerja BKKBN berkomitmen mendukung dan mensukseskan program pemerintah ini. Sebab, penduduk yang banyak dan tidak dikendalikan akan menjadi masalah dan beban bagi bangsa. “TNI sangat dukung program ini. Kami siap kerahkan Babinsa di desa - desa untuk membantu dan gandeng dengan PKB dan PLKB untuk mensukseskan program ini, sehingga siap bersaing dengan negara - negara lain. Harapan kami, program pemerintah ini dapat direalisasikan. Dan TNI juga punya kepentingan dalam hal ini, yaitu Pertahanan,” ujarnya.
