Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tantangan Ekonomi Hijau

Bali Tribune / Wayan Windia - Guru Besar Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti di Denpasar.

balitribune.co.id | Diskusi yang diadakan di Monumen Perjuangan Bangsal (MPB), minggu (12/12), sepertinya belum ada definisi yang disepakati publik tentang ekonomi hijau. Tetapi publik sudah mulai banyak yang mewacanakan tentang ekonomi hijau. Wakil Ketua Stispol Wira Bhakti, bidang akademik, Dr. Gede Putu Yasa menyatakan bahwa ekonomi hijau adalah kegiatan ekonomi yang masih mempertahankan kehijauan bumi. “Hijau adalah lambang harmoni, kebersamaan dan empati” katanya.

Senada dengan Gede Putu Yasa, anggota DPR RI Ketut Kariyasa Adnyana menyatakan hal yang lebih praktis. Bahwa ekonomi hijau adalah pengembangan ekonomi tanpa karbon. Ia sependapat dengan Jokowi, bahwa kalau kita mengembangkan ekonomi hijau, maka kita akan bisa bersaing di dunia internasional dengan lebih baik. “Pembangunan ekonomi juga akan bisa berkelanjutan” katanya. Hal yang analogis, disampaikan juga oleh semua presentator. Diantaranya, Ketua NCPI Agus Maha Usada, Ketua DPD PUTRI Bali Inda Trimafo Yudha, Ketua Koperasi Bali Dr. AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, SH, MH, MM, dan petani muda milineal  sebagai CEO PT Cau Chocolate Bali, Kadek Surya Prasetya. Semuanya menyampaikan berbagai kasus tentang pelaksanaan ekonomi hijau.

Tetapi muncul berbagai kritik tentang pelaksanaan ekonomi hijau di Indonesia. Bahwa aparat pemerintah sepertinya tidak konsisten untuk mendukung pelaksanaan ekonomi hijau. Misalnya, pengembangan tanaman organic yang berorientasi  eksport, ternyata biaya sertifikasinya sangat tinggi. Jauh lebih tinggi biayanya dari tanaman yang dikembangkan denan konsep anorgnik. Sehingga dipertanyakan, apakah betul pemerintan akan konsisten dalam pengembangan ekonomi hijau. Aparat-aparat yang berkait dengan proses pengembangan ekonomi hijau harus dibenahi dahulu mentalnya.

Berkait dengan bahasan di atas, tampaknya proses pengembangan ekonomi hijau perlu dipandang dari tiga aspek tentang budaya. Yakni aspek kebijakan, aspek aktivitas sosial, dan aspek kebendaan (artefak). Dalam aspek kebijakan, perlu ada penataan mindset pada aparat pemerintah, untuk membantu dan mendampingi masyarakat yang mengembangkan ekonomi hijau, khususnya petani organic. Proses sertifikasi, perijinan, dan pengembangan pertanian organic sangat perlu dibantu. Untuk itu diperlukan adanya dana yang dialokasikan untuk pengembangan ekonomi hijau.

Dari aspek aktivitas sosial, perlu dikembangkan mindset di kalangan pengusaha, agar dalam pengembangan usahanya, betul-betul menerapkan filsafat Tri Hita Karana. Yakni harmoni dan kebersamaan. Dengan demikian pengembangan ekonomi akan bisa berkelanjutan. Bahwa pengusaha tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetapi juga berfikir tentang benefit yang harus diberikan kepada masyarakat (di sekitarnya). Selanjutnya, tidak hanya mengejar efesiensi, tetapi juga memperhatikan efektivitas. Tidak hanya mengejar kepentingan individu, tetapi juga memperhatikan kepentingan komunal. Bahwa mereka tidak hanya memperhatikan produktivitas tetapi juga memperhatijkan sustainabilitas.

Kemudian darI  aspek kebendaan (artefak), maka pemerintah harus dapat meringankan beban para pengusaha yang mengembangan ekonomi hijau. Mungkin misalnya, untuk sementara bisa memberikan biaya gratis bagi UMKM yang sedang mengembangkan ekonomi hijau. Misalnya biaya gratis untuk sertifikasi pertanian organik, dll.

Bahwa apa yang kini mulai dirintis oleh pemerintah dalam pengembangan ekonomi hijau, sangat perlu didukung. Dukungan holistic oleh semua stakeholders. Karena pengembangan ekonomi yang kini sedang dilaksanakan, sudah sangat merusak lingkungan alam. Buktinya, sudah terjadi banjir, kekeringan, longsor di mana-mana di Indonesia, termasuk di Bali.

Selama ini ada teori bahwa, sebuah pengembangan kawasan, tidak akan bisa seiring antara pengembangan untuk aspek ekonomi dan aspek ekologi. Selalu terjadi trade-off.  Kasus yang nyata adalah di kawasan warisan dunia Subak Jatiluwih. Di sana dikembangkan pengembangan yang berorientasi pada ekonomi, dan akibatnya lingkungan di sana menjadi rusak. Sudah ada peringatan dari UNESCO, tetapi perusakan tetap saja berjalan dengan drastic.  Mungkin rakyat di sana akan tersadar tatkala lingkungan sudah rusak parah. Sawahnya habis, dan tidak ada wisatawan yang datang ke sana. Maka akan tinggallah di sana kemiskinan. Hal yang analogis sudah terjadi di Armenia.

Ekonomi hijau, bukan saja harus dikembangkan dalam berbagai usaha industri, tetapi juga harus dilaksanakan di kawasan subak dan bentang alam yang hijau.  Dengan demikian, alam akan dapat tetap menghasilkan oksigen, dan mempertahankan fungsinya untuk mengendalikan proses hidrolgis. Produksi karbon akan dapat dikurangi. Untuk itu harus ada perlindungan terhadap sawah. Tujuannya adalah untuk mempertahankan lingkungan alam, dan mempertahankan kedaulatan pangan.

Anggota DPR RI, Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan bahwa, sudah ada aturan bahwa lahan basah sama sekali tidak bisa dikonversi. Tetapi dalam realitasnya konversi lahan sawah sangat masif di Bali. Dalam data Pemda Bali tahun 2019, tercatat data konversi lahan sawah di Bali rata-rata melebihi 2000 hektar per tahun. Ini adalah data yang sangat membahayakan alam Bali. Jangan-jangan wacana pengembangan ekonomi hijau hanya sekedar retorika, yang tidak mendapat dukungan dari aparat pemerintah, dan dari  pemerintah daerah. 

wartawan
Wayan Windia
Category

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.