Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tekan Penyebaran HIV/AIDS di Destinasi Wisata, KPA Tingkatkan Peran OPSI

Bali Tribune / Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali, A.A Ngurah Patri Nugraha

balitribune.co.id | Badung – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali dalam menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di pulau pariwisata ini menggandeng Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI). Pasalnya saat ini di Provinsi Bali, jumlah kasus HIV/AIDS cukup tinggi diangka 22 ribuan kasus pada November 2019. Demikian disampaikan Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali, A.A Ngurah Patri Nugraha disela-sela Musyawarah Provinsi OPSI Bali 2020-2024 di Badung, Rabu (26/2).

Pihaknya berharap, peran OPSI Bali supaya ditingkatkan dalam hal menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di pulau ini. Bali sebagai salah satu destinasi internasional memiliki angka kasus HIV/AIDS yang cukup tinggi baik itu dari kalangan rumahtangga, pekerja seks dan lainnya. 

KPA Bali meminta pengurus OPSI semakin menggalakkan kampanye perilaku bekerja sehat dikalangan pekerja seks agar tidak menyebarkan maupun terkena virus tersebut. "KPA Provinsi Bali dengan OPSI adalah sebagai mitra kerja, mereka adalah komunitas yang menaungi pekerja seks. Harapan kami mereka bisa lebih intens menanggulangi HIV/AIDS ke depan," katanya.

Disampaikannya, setiap kegiatan terkait penanggulangan HIV/AIDS, organisasi ini bisa memberikan edukasi lebih kepada masyarakat. "Data kasus di Provinsi Bali sampai November 2019 sebanyak 22.034. Kasus ini seperti gunung es, semakin bagus kinerja komunitas dan KPA kabupaten/kota. Kita kembali ke program top yakni temukan, obati dan pertahankan dalam menanggulangi HIV/AIDS di Bali," jelas Patri. 

Kendala saat ini di lapangan masih ada stigma diskriminasi terhadap penderita. Sehingga pihaknya gencar memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan diskriminasi. "Penyebaran untuk saat ini kebanyakan dari aktivitas seks dan masih ada lewat ibu ke anak tapi itu sedikit, yang paling banyak memang dari seks," ungkapnya. 

Sementara itu Koordinator OPSI Provinsi Bali, Puspareni mengatakan, organisasi ini memberikan wadah bagi pekerja seks yang mengalami kekerasan maupun perlakuan yang merugikan dari pasangan. Pihaknya pun tetap akan membina para pekerja seks bagaimana untuk berperilaku sehat agar terhindar dari HIV/AIDS.

"Kami memediasi para pekerja seks dengan pasangan dengan memberikan pernyataan tidak mengganggu si perempuan ini. Apabila melanggar, kami dari OPSI akan menuntut," bebernya.

wartawan
Ayu Eka Agustini

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click

BPJamsostek Gianyar Apresiasi Bangli Luncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

balitribune.co.id | Gianyar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Bali-Gianyar menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli yang mendaftarkan 1.473 pekerja rentan menjadi peserta BPJamsostek.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.