Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tekanan Inflasi Bali November Rendah Terkendali

Bali Tribune/Trisno Nugroho

balitribune.co.id | Denpasar - Tekanan inflasi Provinsi Bali pada bulan November 2019 melandai dibandingkan bulan sebelumnya. Berlanjutnya penurunan tarif angkutan udara dan mulai masuknya panen raya cabai rawit dan cabai merah di beberapa daerah sumber pasokan, menjadi faktor penahan tekanan inflasi Bali, khususnya di wilayah Denpasar. Namun demikian, penurunan inflasi lebih lanjut tertahan oleh meningkatnya tekanan inflasi untuk komoditas sayuran dan buah-buahan, sebagai dampak lanjutan musim kemarau yang lebih panjang pada tahun 2019, sehingga mempengaruhi kuantitas produksi komoditas tersebut. 

“Berdasarkan pola historisnya, realisasi inflasi Bali pada bulan November selalu menunjukkan tekanan yang tinggi, terkonfirmasi dari tingginya tingkat inflasi bulanan (mtm) disetiap tahun pada periode November,” ungkap Kepala KPw BI Bali, Trisno Nugroho di Denpasar, Selasa (3/12/2019).

Namun demikian realisasi inflasi pada periode November 2019 ternyata sangat berbeda dari pola historisnya selama ini. Tingkat inflasi Bali pada November 2019 merupakan yang terendah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

“Capaian melandainya tekanan inflasi pada November 2019 tersebut, tidak terlepas dari kolaborasi, sinergi dan koordinasi yang terjalin dengan baik antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Bali beserta seluruh unsur Tim Pengendalinan Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga tingkat inflasi menjadi terkendali,” ujarnya.

Pada November 2019, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,03% (mtm), turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm). Pencapaian inflasi Bali bulan November ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional yang tercatat sebesar 0,14% (mtm). Sementara itu secara tahunan, inflasi Bali tercatat sebesar 2,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 3,00% (yoy). Dengan demikian, inflasi Bali pada November 2019 masih berada pada rentang sasaran inflasi nasional 3,5%±1% (yoy).

Deflasi terjadi pada Kota Denpasar yang tercatat sebesar -0,01% (mtm) sedangkan Kota Singaraja mencatat inflasi sebesar 0,22% (mtm). Di Kota Denpasar, deflasi bersumber dari penurunan harga pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,49% kelompok sandang sebesar -0,26% dan kelompok bahan makanan -0,10%, sedangkan kelompok lainnya mengalami inflasi. Sementara inflasi di Singaraja bersumber dari peningkatan harga pada kelompok bahan makanan yaitu sebesar 0,42%. 

Seiring dengan resiko meningkatnya tekanan inflasi menjelang akhir tahun, yang bersumber pada peningkatan permintaan sejalan dengan perayaan Natal, Tahun Baru dan liburan akhir tahun serta terdapat beberapa perayaan hari besar keagamaan di Bali pada bulan Desember (a.l Saraswati dan Pagerwesi), 

“Perlu diwaspadai dan mendapat perhatian dari semua pihak,” tukasnya.

Selain itu, ketergantungan pasokan pada daerah lain yang tinggi, juga masih menjadi tantangan yang perlu terus diperhatikan. Oleh karena itu, pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam wadah TPID dalam pemenuhan pasokan merupakan salah satu strategi dan kebijakan dalam memastikan ketersediaan pasokan pada tingkat harga yang wajar.

Bank Indonesia Provinsi Bali bersama OPD yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali akan berperan aktif dalam mengawal dan mengendalikan inflasi melalui pemantauan kecukupan stok ketahanan pangan, menjaga stabilitas dan ekspektasi harga, penggalian informasi dengan stakeholders/instansi terkait, serta melalui forum koordinasi  TPID dalam mengambil langkah – langkah antisipatif pengendalian inflasi. TPID meletakkan fokus utama pada komoditas penyumbang inflasi pada akhir tahun antara lain komoditas pada sektor pertanian yaitu bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan beras. Selain itu, pada sektor peternakan komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras, serta komoditas lain seperti komoditas rokok dan tarif angkutan udara. 

wartawan
Arief Wibisono
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.