Diposting : 17 April 2023 21:20
ATA - Bali Tribune
Balitribune.co.id | Gianyar - Pola pemeliharaan konstituen dengan bantuan dana hibah atau bansos, membuat partai-partai ayar kelimpungan. Salah satunya Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Jangankan menjaring bakal caleg, bersosialisasi pun sulit. Karena semua komunitas masyarakat dari terbawah sudah dikunci bansos yang difasilitasi partai penguasa
Kondisi ini diakui oleh Ketua Pimpinan Cabang (Pincab) PKN Gianyar I Nyoman Ariawan. Meski sudah resmi menjadi partai peserta Pemilu 2024, perjuangan tersulitnya adalah di proses penjaringan bakal calon legislatif. Karena banyak tokoh masyarakat yang diharap akan tampil justru angkat tangan dengan pola dinamika pendekatan politik dalam sepuluh tahun terakhir. "Sejatinya banyak tokoh potensial yang kita dekati. Kendala mereka ya itu. Tidak siap bersaing tdengan caleg yang tebar materi dan didukung bansos," ungkapnya
Pihaknya sangat menyayangkan pola bansos ini, karena menggrogoti kehidupan berdemokrasi. Karena kenyataannya, perbedaan aspirasi dan arah politik di semua tingkatan tidak bisa bergerak hanya lantaran komitmen komunitas. "Di tingkat Banjar, Subak, Paibon dan lainnya semua sudah terkunci. Kalaupun ada satu dua yang beda arah, tak berani tampil terang-terangan," tambahnya.
Program dana hibah dari pemerintah, baginya memang bagus untuk memagnet swadaya di masyarakat. Hanya saya, pihaknya melihat prioritasnya bantuannya cendrung ke arah konstituen partai tertentu. Bahkan ada kesan untuk daerah atau wilayah yang dulunya didominasi pilihan politik berbeda, sulit mendapatkan bansos. Kecuali ada kepastikan dari kemunitas itu membuat pernyataan bersama untuk mendukung partai ataupun tokoh tertentu di Pemilu 2024. "Jika ini terus berlanjut, masyarakat tidak akan lagi memiliki ruang untuk berdemokrasi," sesalnya.
Sembari menjalani program partai PKN menuju Pemilu 2024. Pihaknya pun tau diri serta tidak akan memasang target muluk-muluk. Melalui hajatan demokrasi ini PKN akan terus berusaha mengedukasi masyarakat dalam berdemokrasi. Dalam demokrasi itu tidak wajib terikat pada pilihan tertentu hanya karena bansos. "Mudah-mudahan Pemilu 2024 ini menjadi hajatan yang mengedukasi masyarakat," harapnya.