balitribune.co.id | Amlapura - Terkait dengan kisruh penyaluran BSU di Kabupaten Karangasem hingga berujung adanya penyampaian aspirasi dari ragusan perwakilan masyarakat dari seluruh kecamatan di Karangasem tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, IGK Kresna Budi mendesak pihak Kejaksaan Negeri untuk turun melakukan penyelidikan terkait kemungkinan adanya penyelewengan dana BSU yang diperuntukkan bagi UKM dan IKM tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kresna Budi usai menerima aspirasi dari perwakilan masyarakat Karangasem, Jumat (14/8/2020). Dikatakannya dari laporan yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat Karangasem termasuk dari data yang diterima pihaknya dari perwakilan masyarakat tersebut, ada banyak kejanggalan dalam penyaluran BSU tersebut. Salah satunya penyaluran BSU yang numplek hingga ratusan penerima dalam satu banjar dinas atau dusun di Karangasem.

“Menurut anda ini wajar atau tidak?” selorohnya. Selain itu dari aspirasi dan laporan yang disampaikan oleh perwakilan warga tersebut, juga ada banyak PNS, kepala dusun, hingga istri perbekel yang ikut menerima BSU. Dan ini menurutnya sudah menyalahi aturan, karena PNS dan Kepala Dusun tidak boleh menerima BSU.

“Kami himbau lah, kalau ada PNS atau kepala dusun yang menerima BSU agar segera mengembalikan. Karena kalau benar ada PNS yang menerima yang bersangkutan bisa dipecat sebagai PNS. Begitu juga kepala  dusun dirinya sudah tau tidak berhak dapat. Jadi jangan main-main! Kalau bisa dari Kejaksaan turun.. kami mendorong kejaksaan turun. Berat loh ini!” ujar Kresna Budi.

Pihaknya juga melihat antara Dinas Koperasi Kabupaten dan Dinas Koperasi Provinsi tidak nyambung,  “Data sudah diberikan oleh Dinas Koperasi Kabuaten Karangasem, namun ternyata data yang lain yang cair. Nah ini yang perlu dipertanyakan!” ungkapnya.  Sementara itu kata dia dana BSU yang dilokasikan dan dikelola oleh Dinas Koperasi Provinsi itu sebesar Rp 220 Milyar. Sedangkan terkait muatan politis yang disampaikan warga dalam penyaluran BSU tersebut, pihaknya tidak mau berkomentar.

Namun demikian pihaknya mendorong agar Gubernur selaku yang bertanggungjawab agar turun untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. “Jika ada ketidak adilan kami juga siap turun untuk menelusuri ini. Dan kita akan bentuk tim,” tuntasnya.