Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Terminal Kebo Iwa Dirancang sebagai RPTRA Gianyar

Workshop
WORKSHOP – Acara Workshop Sistem Perlindungan Anak dengan Penguatan

BALI TRIBUNE - Memantapkan Kabupaten Gianyar sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), rencananya tahun depan Terminal Kebo Iwa akan dibangun sebagai  Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA). Nantinya  di terminal Kebo Iwa selain sarana olahraga yang kini sudah ada, juga akan di bangun beberapa wahana permainan untuk anak-anak.

Hal ini ditegaskan oleh Plt. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P5KB) Kabupaten Gianyar, Drs. Gede Widarma Suharta, pada acara Workshop Sistem Perlindungan Anak dengan Penguatan Kelembagaan Satgas Perlindungan Perempauan dan Anak (PPA), di  Balai Budaya Gianyar, Senin (29/5).

Terkait RPTRA di terminal Kebo Iwa nanti akan dipusatkan beberapa kegiatan terkait dengan anak seperti ada telepon sahabat anak (Tesa),  konseling masalah anak dan lain-lainnya. Selain di kabupaten, RPTRA juga rencananya akan dibangun di masing-masing kecamatan. Rancangan atau desain RPTRA saat ini tengah bahas, jika sudah selesai rencananya akan mengandeng pihak ketiga untuk membangunnya. “Rencana ini tidak hanya sekedar memenuhi kriteria penilaian KLA saja, namun ada atau tidak KLA perlindungan dan pemenuhan hak anak sudah menjadi kewajiban kita bersama,” tegas Widarma.

Ke depan tiap desa atau kelurahan juga akan ditempatkan satu orang satgas perlindungan anak yang diambil dari tenaga PLKB. Nanti mereka akan bekerjasama dengan paralegal  yang ada di masing-masing desa dan keluarahan.

Terkait dengan workshop system perlindungan anak dengan penguatan kelembagaan satgas perlindungan perempuan dan anak, adalah untuk meningkatkan kemampuan satgas PPA tingkat desa dalam menjalankan tugasnya sebagai satgas.  Selain itu tujuan dari workshop ini  adalah agar terwujud Satgas PPA di tingkat bawah sehingga perlindungan anak dan perempuan dapat terjamin. Agar dapat mencegah secara dini terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah, penelantaran serta mencegah terjadinya perkawinan dini.

Ketua panitia workshop Sekdis Dinas P5KB, Dra. Luh Made Padmamuni workshop diikuti oleh sebanyak 342 prang yang terdiri dari perbekel, lurah dan bendesa adat se-Kabupaten Gianyar. Dengan menghadirkan narasumber DR.A.A A Ngurah Tini Rumini Gorda,SH,MM,MH dari unsur pemerhati anak, I Made Gde Partha Kusuma S, SSTP,M.Si, Fasilitator SPA Kementerian PP dan KB dari Diklat Propinsi Bali, Ni Luh Putu Nila wati, SH.MH ketua LBH Apik Bali, Yulia Lomi dari Polres Gianyar dan A.A made Putra Wirawan fasilitator Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat Gianyar.

Pada kesempatan itu juga diserahkan bantuan satu set komputer dari Kementerian PP dan PA RI pada PATBM di Kelurahan Samplangan dan PATBM Desa Batuan Sukawati.

wartawan
redaksi
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Rekrut Direksi Perumda Pasar dan Pangan MGS, Komisi III Berharap Segera Ada Direksi Definitif

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan membuka rekrutmen Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) Kabupaten Badung. Pendaftaran untuk posisi Direktur Utama, Direktur Umum, serta Dewan Pengawas dijadwalkan berlangsung pada 15–19 Desember 2025.

Perekrutan jajaran direksi dan Dewan ini mendapat sambutan baik dari Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ponda Wirawan Hadiri Karya Pedudusan Agung di Pura Dalem Desa Banjar Aseman Abiansemal

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Karya Mepadudusan Agung, Mapeselang, Mepedanan, Medasar Tawur Balik Sumpah Madya di Pura Dalem Desa Banjar Aseman, Desa Adat Abiansemal, Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Badung, Jumat (28/11/2025). Hadir Perbekel Desa Abiansemal IB. Bisma Wikrama, Bendesa Adat Abiansemal IB.

Baca Selengkapnya icon click

Dua Kelompok Orang Asing Jadi Fokus Pengawasan Imigrasi

balitribune.co.id | Mangupura - Kebijakan keimigrasian di Bali menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks, berbenturan antara tuntutan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi pariwisata dan keharusan menegakkan kedaulatan negara, hukum, serta norma budaya. Dinamika ini menempatkan Direktorat Jenderal Imigrasi pada posisi dilematis ditengah derasnya arus globalisasi dan ancaman transnasional. Hal tersebut diungkapkan Plt.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.