Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tidak Jera, Juliantara Dituntut 11 Tahun

Bali Tribune/ Juliantara bersama penasihat hukumnya di PN Denpasar
balitribune.co.id | Denpasar -  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewa Arya Lanang Raharja hanya membacakan beberapa poin surat tuntutannya, namun cukup membuat hati I Made Juliantara alias Gobler (42), remuk redam. Musababnya, pria yang pernah merasakan dinginnya lantai penjara itu dipastikan akan kembali menjalani hidup di tempat yang sama dalam waktu terbilang lama.
 
Di depan majelis hakim diketuai IGN Partha Bargawa, Senin (8/7), Jaksa Lanang menuntut terdakwa berupa pidana penjara selama 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak membayar maka ditambah 4 bulan penjara.
 
"Menyatakan terdakwa I Made Juliantara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika," tegas Jaksa Lanang.
 
Menanggapi tuntutan ini, Juliantara melalui penasihat hukumnya Ida Bagus Made Tilem, dan Ni Putu Natalia Dewi, meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim pada saat putusan nanti. "Yang Mulia, kami minta keringanan dengan pertimbangan terdakwa masih memiliki anak yang masil kecil dan terdakwa menjadi tulang punggung keluarga," kata Natalia Dewi.
 
Pembelaan lisan pihak terdakwa ini tidak menggoyahkan hati Jaksa Lanang yang menyatakan tetap pada tuntutannya. Namun demikian, pembelaan lisan tersebut akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam sidang putusan pada Senin (15/7) mendatang.
 
Dalam dakwaan JPU menyebutkan, perkara yang menjerat Juliantara berawal ketika dirinya berkenalan dengan Tendra Kristiadi saat masih berada di LP Kerobokan.
 
Kala itu, dia sering mendapat sabu gratis dari Kristiadi. Lambat laun, dia pun ketagihan dengan sensasi barang laknat itu. "Ketika terdakwa mendapat pembebasan bersyarat, terdakwa ingin mengonsumsi sabu, sehingga terdakwa menghubungi Kristiadi untuk memesan sabu 1 gram seharga Rp1.400.000," beber Jaksa Lanang.
 
Mulai saat itu Juliantara justru semakin terseret dalam dunia bisnis narkotik. Dia pun dipekerjakan oleh Kristiadi untuk mengambil dan mengantar paket sabu dengan upah Rp50 ribu per titik.
 
"Kristiadi pernah meminta tolong terdakwa mengambil paket sabu lagi dengan janji akan diberikan uang sebesar Rp6 juta, pada 23 Meret 2019, yang isinya adalah 5 paket sabu masing-masing 100 gram dan satu paket ekstasi sebanyak 100 butir," kata Jaksa Kejari Denpaasar ini.
 
Lebih lanjut Lanang menyebutkan, paket barang laknat yang diterima terdakwa itu kemudian dikirim lagi ke beberapa lokasi sesuai arahan Kristiadi. Dengan rincian, yakni sabu masing-masing seberat 50 gram di Jalan A. Yani dan Jalan Tunggul Ametung II, dan sabu seberat 100 gram dan 50 butir ekstasi dikirim ke  Jalan A. Yani Utara.
 
Lalu pada tanggal 24 Maret, Juliantara kembali mengirim paket sabu masing-masing 100 gram ke Jalan Moh Yamin VIII dan Jalan Moh Yamin IX. Kemudian pada tanggal 26 Maret, mengirim 10 butir ekstasi ke seputaran Jalan Gunung Saputan dan 5 butir ekstasi ke Jalan Nangka Selatan.
 
"Kemudian tanggal 28 Maret terdakwa kembali diminta mengirim paket ke beberapa anak buah Pak Damek dari Sidetapa Buleleng berupa sabu seberat 100 gram. Setelah terdakwa mengantar sabu tersebut, terdakwa meminta 1 dari 35 butir sisa ekstasi yang masih terdakwa simpan," beber Jaksa Lanang dalam dakwaannya.
 
Seperti ungkapan tak ada kejahatan yang sempurna, ulah terdakwa ini pun berhasil diendus pihak kepolisian. Setelah sekian banyak paket yang dikirim, akhirnya terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 29 Meret 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, di rumahnya yang beralamat di Jalan Gatsu 1A No.24 Lingkungan Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Denpasar Utara. Saat itu aparat hanya mendapatkan 34 butir ekstasi dengan total berat 9,52 gram netto sisa dari yang telah dikirim terdakwa.
wartawan
Valdi S Ginta
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.