balitribune.co.id | Bangli - Tiga Koperasi Unit Desa (KUD) yakni KUD Tamanbali, Kecamatan Bangli, KUD Sulahan, Kecamatan Susut, dan KUD Tembuku, Kecamatan Tembuku sejak tahun 2003 ngutang dana talangan pembelian gabah di dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli. Tunggakantersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sementara menindaklanjuti temuan tersebut Dinas PKP telah melakukan penjajakan dengan tiga KUD tersebut.
Masalah tunggakan utang tiga KUD tersebut dipertanyakan anggota DPRD Bangli. “Kami ingin mengetahui sejauh mana dinas PKP menindaklajuti temuan BPK terkait tunggakan tersebut,” ujar anggota DPRD Bangli, I Ketut Sajiboga dalam rapat kerja komisi dengan eksekutif, Kamis (27/6).
Kata Sajiboga tiga KUD yakni KUD Tamanbali, Sulahan dan Tembuku tahun 2003 mengajukan pinjaman ke dinas PKP untuk menstabilkan harga gabah masyarakat. “Total pinjaman dari tiga KUD tersebut sekitar 450 juta dan untuk pembayaranya belum lunas sehingga menjadi temuan BPK,” sebutnya.
Politisi asal partai Golkar meminta agar eksekutif segera menindaklanjuti temuan tersebut, sehingga kedepanya temuan tersebut muncul lagi. “Harus segera ditindaklanjuti agar temuan tidak muncul lagi kedepanya,” tegas Sajiboga.
Sementara Sekretaris Dinas PKP Bangli, I Wayan Sarma saat dikonfirmasi membenarkan temuan tersebut. Kata Sarma tahun 2003 tiga KUD mengajukan pinjaman dana talangan untuk pembelian gabah. Total besar pinjaman dari tiga KUD tersebut yakni Rp 458 juta. “Besaran pinjaman masing - masing KUD Rp 150 juta, untuk pijmanan menggunakan anggunan berupa sertifikat,” jelasnya.
Lanjut Sarma dalam perjalanya pihak KUD tidak memenuhi kewajibanya membayar pinjaman, seharusnya pijmanan tersebut sudah klir terbayar tahun 2008. “Piutang ini menjadi temuan BPK RI,” jelasnya. Untuk utang KUD Sulahan yang masih tersisa Rp 58 juta dan Tamanbali Rp 105 juta dan Tembuku masih dicek.
Sebut Sarma menidaklanjuti temuan tersebut,pihaknya sudah melakukan kordinasi dengan pengurus KUD dan Dinas Koprasi selaku pembina koprasi. Hasil dari kordinasi pihak KUD Sulahan dan Tamanabli siap membayar pinjaman dialkukan secara dicicil Rp 1.700.000 / bulanya. Sementara untuk KUD Tembuku, pengurusnya masih melakukan penelusuran terkait pinjaman tersebut. “Kepengurusan KUD Tembuku orang- orang baru, sehingga pengurus masih melakukan penelusuran,” jelas I Wayan Sarma.
wartawan
Agung Samudra
Category
