Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tinjau Program Hidropon Masuk KK Miskin di Gembalan, Bupati Suwirta Minta Penyuluh Proaktif

Bali Tribune/ TINJAU - Bupati Suwirta tinjau program Hidroponik masuk KK Miskin di Gembalan.


balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan I Dewa Ketut Sueta Negara melakukan peninjauan terhadap Program Hidroponik Masuk KK Miskin di Dusun Gembalan Desa Selat, Minggu (7/3/2021). Turut hadir Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung Ida Bagus Juanida, Camat Klungkung Putu Arnawa, dan instansi terkait serta perangkat desa setempat.
 
Peninjauan dilakukan di beberapa tempat penerima bantuan Hidroponik, baik itu hidroponik yang sudah siap panen maupun hidroponik yg masih melakukan pembibitan. Adapun Bantuan Hidroponik yang dikunjungi yakni hidroponik yang terdapat di rumah I Nengah Santika dengan menanam hidroponik jenis sayur hijau, I Wayan Sani dengan jenis tanaman Pokcoy, Kadek Sukadana dengan jenis Pokcoy,  dan Ketut Sudiarsana dengan jenis tanaman Sayur Hijau. 
 
Bupati Suwirta mengharapkan kepada instansi terkait agar kedepannya jenis tanaman yang ditanam oleh KK miskin dapat lebih bervariasi. Dirinya juga mengharapkan kepada penerima bantuan agar bantuan alat yg diberikan dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan dengan baik.
 
Bupati Suwirta meminta agar para pendamping, penyuluh dan instansi terkait supaya proaktif melakukan pemantauan terhadap bantuan yang diberikan.  "Jangan sampai niat baik kita untuk pemberdayaan masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik dan semoga program ini dapat membantu perekonomian masyarakat dan jenis tanaman yang ditanam dapat lebih divariasikan,” ujar Bupati Suwirta. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.