Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

TPID Denpasar Siapkan Roadmap Pengendalian Inflasi

TPID
TPID Denpasar menggelar rapat pembahasan Roadmap pengendalian inflasi periode 2016-2018.

Denpasar, Bali Tribune

TPID Denpasar menggelar rapat pembahasan roadmap pengendalian inflasi yang melibatkan instansi terkait pemkot Denpasar, Selasa (17/5) di Graha Sewaka Dharma Lumintang. Rapat dibuka Ketua TPID Denpasar, AA Ngurah Rai Iswara dan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Suarpika Bimantoro.

“Roadmap pengendalian Inflasi Daerah Kota Denpasar ini disusun mengacu pada Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Bali dan Nasional yang dimulai dengan identifikasi permasalah pokok di masing-masing kelompok inflasi yakni volatile food, administered price, dan inti. Disamping itu melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi jangka pendek 2015-2016 dan jangka menengah 2017-2018,” kata Rai Iswara.

Dalam Roadmap ini, kata Rai Iswara, telah disinergikan langkah-langkah pengendalian inflasi dengan program kerja Pemkot Denpasar tahun 2016. Selanjutnya berbagai langkah strategis Kota Depasar dalam mendukung TPID Provinsi Bali mengatasi permasalahan struktural pengendalian inflasi Bali yang juga Roadmap ini akan disinergikan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar tahun 2017-2018.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Suarpika Bimantoro mengatakan melalui Roadmap ini dapat menjadi sinergitas pengendalian inflasi di masing-masing daerah yang menjadi gerakan masif mengawal inflasi dimasing-masing daerah yang nantinya dapat membentuk inflasi Indonesia.

“Inflasi Denpasar mencapai 2,80 persen (yoy) yang tentunya perlu terus dilakukan upaya-upaya pengendalian inflasi yang secara nasional mencapai 3,60 persen (yoy). Sehingga tugas TPID melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi (time frame) yang dipengaruhi oleh administered prices seperti tarif bensin, tarif listrik, bahan bakar rumah tangga serta kebijakan yang terkait dengan pasokan pangan” katanya.

Sementara dari sumber inflasi Kawasan Timur Indonesia dalam kategori kota-kota besar, Denpasar sebagai kota kedua setelah Kota Makasar dengan bobot Nasional inflasi mencapai 1,96 persen, sehingga Denpasar sebagai wilayah yang sangat stratgeis dalam penanganan pengendalian inflasi.

“Ini pentingnya kita di Denpasar melakukan upaya inflasi terkendali baik melalui Roadmap pengendalian maupun sinergitas dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar,” ujarnya.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Negara Hadir untuk Rakyat, Kasdam IX/Udayana Pimpin Groundbreaking 24 Titik Jembatan Garuda

balitribune.co.id | Singaraja - Komitmen TNI Angkatan Darat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok kembali dibuktikan. Kasdam IX/Udayana, Brigjen TNI Taufiq Hanafi, memimpin acara peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Jembatan Garuda yang dipusatkan di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Senin (30/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Telkomsel Bangun COMBAT di Desa Sadi, Perkuat Sinyal Perbatasan RI–Timor Leste

balitribune.co.id | NTT - Komitmen Telkomsel dalam memperluas akses konektivitas digital hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal kembali diwujudkan melalui hadirnya Compact Mobile BTS (COMBAT) di Desa Sadi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pertengahan Maret 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Respons Putusan KPPU: Industri Pinjaman Daring Harus Sehat, Transparan, Berintegritas

balitribune.co.id | Jakarta - Melalui siaran pers yang disampaikan pada Jumat (27/3), OJK menegaskan pihaknya mencermati putusan Ketua Majelis KPPU dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahun 2026, Tabanan Target Investasi Rp1,2 Triliun

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan memasang target nilai investasi sebesar Rp1,2 triliun pada 2026 dengan mengandalkan sektor penunjang pariwisata dan UMKM sebagai motor penggerak utama.

Target ambisius ini dibarengi dengan kebijakan penataan zonasi ketat guna memastikan pembangunan tetap selaras dengan kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah hulu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.