Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

TPID Denpasar Siapkan Roadmap Pengendalian Inflasi

TPID
TPID Denpasar menggelar rapat pembahasan Roadmap pengendalian inflasi periode 2016-2018.

Denpasar, Bali Tribune

TPID Denpasar menggelar rapat pembahasan roadmap pengendalian inflasi yang melibatkan instansi terkait pemkot Denpasar, Selasa (17/5) di Graha Sewaka Dharma Lumintang. Rapat dibuka Ketua TPID Denpasar, AA Ngurah Rai Iswara dan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Suarpika Bimantoro.

“Roadmap pengendalian Inflasi Daerah Kota Denpasar ini disusun mengacu pada Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Bali dan Nasional yang dimulai dengan identifikasi permasalah pokok di masing-masing kelompok inflasi yakni volatile food, administered price, dan inti. Disamping itu melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi jangka pendek 2015-2016 dan jangka menengah 2017-2018,” kata Rai Iswara.

Dalam Roadmap ini, kata Rai Iswara, telah disinergikan langkah-langkah pengendalian inflasi dengan program kerja Pemkot Denpasar tahun 2016. Selanjutnya berbagai langkah strategis Kota Depasar dalam mendukung TPID Provinsi Bali mengatasi permasalahan struktural pengendalian inflasi Bali yang juga Roadmap ini akan disinergikan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar tahun 2017-2018.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Suarpika Bimantoro mengatakan melalui Roadmap ini dapat menjadi sinergitas pengendalian inflasi di masing-masing daerah yang menjadi gerakan masif mengawal inflasi dimasing-masing daerah yang nantinya dapat membentuk inflasi Indonesia.

“Inflasi Denpasar mencapai 2,80 persen (yoy) yang tentunya perlu terus dilakukan upaya-upaya pengendalian inflasi yang secara nasional mencapai 3,60 persen (yoy). Sehingga tugas TPID melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi (time frame) yang dipengaruhi oleh administered prices seperti tarif bensin, tarif listrik, bahan bakar rumah tangga serta kebijakan yang terkait dengan pasokan pangan” katanya.

Sementara dari sumber inflasi Kawasan Timur Indonesia dalam kategori kota-kota besar, Denpasar sebagai kota kedua setelah Kota Makasar dengan bobot Nasional inflasi mencapai 1,96 persen, sehingga Denpasar sebagai wilayah yang sangat stratgeis dalam penanganan pengendalian inflasi.

“Ini pentingnya kita di Denpasar melakukan upaya inflasi terkendali baik melalui Roadmap pengendalian maupun sinergitas dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar,” ujarnya.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Serap Aspirasi, Pansus DPRD Badung Matangkan Ranperda Inisiatif Perlindungan dan Penertiban HPR

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies (HPR). Untuk menyempurnakan rancangan, Pansus menggelar rapat serap aspirasi di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung, Selasa (16/9).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Telkomsel Salurkan Bantuan CSR untuk Korban Banjir di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Telkomsel menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir di Pulau Bali. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam mendampingi masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.