Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

TPP P3K Cair pada APBDP

Bali Tribune/TIM TPP - Rapat kerja Komisi I DPRD Bangli bersama Tim TPP dan OPD terkait, bertempat di kantor DPRD Bangli.




balitribune.co.id | Bangli - Komisi I DPRD Bangli kembali menggelar rapat kerja dengan Tim TPP dan sejumlah OPD terkait, Kamis (15/9/2022). Rapat dihadiri Sekda Bangli, IB Gede Giri Putra membahas terkait tambahan penghasilan pegawai (TPP) para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penyuluh Pertanian.
 
Seperti diketahui semenjak dilantik pada Maret 2020, PPPK Penyuluh Pertanian belum mendapat TPP. Namun dipastikan pada anggaran perubahan P3K sudah bisa menikmati TPP.
 
Ketua Komisi I DPRD Bangli Satria Yudha mengatakan, P3K Penyuluh Pertanian akan menerima TPP pada APBD Perubahan (APBD-P). Selain itu ada juga P3K Guru sebanyak 2 orang yang merupakan angkatan dari P3K Penyuluh Pertanian sebanyak 37 orang.
 
Menurut politisi dari PDI-P ini, OPD yang membidangi dan Tim TPP mempercepat proses baik dari sisi regulasi dan sebagainya. Sehingga usai evaluasi Anggaran Perubahan sudah bisa diterima TPP.
 
Tidak dipungkiri cukup lama para P3K menunggu untuk bisa memperoleh TPP. "Dalam kondisi kami inginkan tidak ada saling menyalahkan, tapi mencari solusi untuk pecahkan masalahnya,”  tegas Satria Yuda.
 
Pihaknya berharap pada semua OPD agar menjalin komunikasi yang baik, dengan begitu tidak ada lagi mis komunikasi. "Kita harus hilangkan ego sektoral, saling menyalahkan harus dihilangkan," tegas politisi PDIP ini.
 
Lanjutnya, untuk pembayaran TPP bagi P3K ini akan dibayarkan pada APBD Perubahan. Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) selaku penguasa anggaran diminta menyiapkan slot. Kemudian setelah evaluasi anggaran perubahan masih ada celah dibahas kembali oleh OPD dan Banggar.
 
"TPP dibayarkan dari September-Desember. Hitungan dari BKPAD anggaran yang diperlukan sekitar Rp 150 Juta. Nanti dibahas lagi, mana anggaran yang dapat dialihkan," ungkapnya.
 
Disampaikan pula, lantaran sebelumnya belum ada rumah untuk TPP P3K ini jadi belum bisa dilakukan pembayaran. Karena sekarang sudah jelas kelas jabatan dan beban kerja bisa segera dibayarkan TPP ini. "Kami sampaikan terima kasih karena Bupati sudah merespon cepat, ini baru namanya Bangli Era Baru," ujarnya.
 
Kata Satria Yuda, P3K tidak hanya Penyuluh Pertanian tapi ada di bidang pendidikan, kesehatan. Diharapkan kasus serupa tidak terulang lagi. Sebelum melakukan rekrutmen agar disiapkan dulu rumahnya. Begitu dilantik jadi P3K, yang bersangkutan bisa mendapatkan gaji dan tunjangan. 
wartawan
SAM
Category

Tipu Klien 1,6 Miliar, Togar Situmorang Divonis 2,5 Tahun

balitribune.co.id | Denpasar - Pengacara yang biasanya duduk di kursi penasihat hukum, Togar Situmorang, kini harus merasakan dinginnya kursi pesakitan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan (2,5 tahun) penjara terhadap Togar atas kasus penipuan terhadap kliennya sendiri.

Baca Selengkapnya icon click

Festival Semarapura ke-8 Resmi Dibuka

balitribune.co.id I Semarapura - Asisten Deputi Strategi Event Kementrian Pariwisata Republik Indonesia (RI), Fransiskus Handoko, S.T.Par., M.Sc bersama Bupati Klungkung, I Made Satria dan Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra membuka secara resmi Festival Semarapura ke-8 di Depan Monumen Ida Dewa Agung Jambe, Kecamatan Klungkung, Selasa (28/4/2026). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemerintah Tambah Kuota Pengiriman Sapi ke Luar Daerah

balitribune.co.id I Singaraja - Keluhan peternak dan pengusaha terkait terbatasnya kuota sapi direspon cepat pemerintah. Melalui Wakil Ketua DPRD Bali IGK Kresna Budi, kuota sapi Bali ke luar daerah yang sebelumnya telah habis ditambah cukup signifikan yakni sebanyak 3.500 ekor, mengingat permintaan di pasar masih cukup tinggi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Bentuk Satgas Penanganan Sampah

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Sampah untuk mengawal kebijakan pembatasan jenis limbah di TPA Mandung per 1 Mei 2026. Satgas ini akan melibatkan banyak instansi dan bertugas melakukan pengawasan hingga penindakan untuk memastikan masyarakat melakukan pemilahan sampah dari sumbernya.

Baca Selengkapnya icon click

Ilegal, Satgas PASTI Hentikan Praktik Jasa Penyelesaian Pinjol PT Malahayati

balitribune.co.id | Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan PT Malahayati Nusantara Raya (“Malahayati”) yang menawarkan jasa penyelesaian permasalahan pinjaman online dan keuangan lainnya sampai dengan pemenuhan izin usaha terkait sesuai ketentuannya, Senin (27/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.