balitribune.co.id | Kuta - Universitas Udayana (Unud) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Rabu (31/5) di The Trans Resort, Seminyak. Adapun peserta sosialisasi tersebut sebanyak 80 orang terdiri dari Pimpinan Fakultas dan Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan unit terkait dilingkungan Unud serta juga terdapat peserta dari LLDikti Wilayah 8, ISI Denpasar, Undiksha dan PNB serta mahasiswa.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi Unud Prof. Dr.dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes mengatakan, Unud menjalankan program internasionalisasi dimana setiap fakultas sudah diarahkan untuk melakukan kegiatan internasionalisasi baik melalui kerjasama luar negeri, melalui proses akreditasi internasional maupun kegiatan lain yang mendukung internasionalisasi.
Salah satu bentuk tindak lanjut dari internasionalisasi itu adalah mengirim dosen dan mahasiswa ke luar negeri karena selama ini lebih banyak pihak luar yang datang ke Unud sedangkan kedatangan pihak Unud ke lembaga-lembaga di luar negeri masih sedikit karena memang berkaitan dengan anggaran.
Untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, banyak persyaratan salah satunya melengkapi ijin perjalanan luar negeri. Dalam proses layanan yang diberikan Unud kepada dosen, tenaga pendidik, mahasiswa, banyak hal-hal yang belum dipahami bersama sehingga berpengaruh pada lamanya proses ijin perjalanan dinas ke luar negeri.
“Oleh karena itu kami menyelenggarakan acara ini. Tujuannya supaya kita mendapatkan pemahaman bersama, siapa saja yang mendapatkan penugasan keluar negeri dan syaratnya karena berkaitan dengan pembiayaan,” ujar Wakil Rektor.
Analis Kebijakan Ahli Madya Setneg Taufiq Bagus Prakoso Ismujati menjelaskan pentingnya perjalanan dinas ke luar negeri. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, perlu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing secara internasional. “Karena kita ingin mencoba masyarakat Indonesia baik umum maupun para ASN untuk bisa bersaing secara global menjadi SDM yang dapat menjadi talenta-talenta internasional dan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi ke depannya dan bersaing secara internasional,” ujarnya.
Upaya ini adalah program pendekatan SDM yang merupakan prioritas nasional menuju Indonesia maju 2045. Persyaratannya cukup mudah, antara lain undangan dari lembaga di luar negeri, jadwal kegiatan, surat permohonan dari instansi yang mengirimkan, dan lain-lain.
Adapun materi yang disampaikan dalam sosialisasi dan bimtek ini diantaranya mengenai Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Perjalanan Dinas Luar Negeri disampaikan oleh Taufiq Bagus Prakoso Ismujati dari Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN) Kementerian Sekretariat Negara. Materi Pengajuan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pimpinan dan Dosen dikingkungan Universitas Udayana oleh Sarifudin, S.Kom dari Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek. Materi Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri Ditjen Diktiristek oleh Rian Sari dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.
Dalam materinya narasumber menyampaikan bahwa PNS wajib mengajukan surat perjalanan dinas luar negeri dan untuk proses pengajuan, di Setneg ada aplikasi SIMPEL dan di Kemendikbudristek ada SILANDRI. Saat ini terdapat 94 negara bebas visa untuk paspor dinas. Ada 54 mahasiswa dan 1250 dosen/tendik yang sudah mengajukan PDLN per Mei 2023.
