balitribune.co.id | Denpasar - Pelaku pariwisata Bali siap sambut vaksinasi Covid-19 tahap kedua yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Pasalnya, sebanyak 130.300 picis vaksin untuk memutus penularan Virus Corona di Pulau Dewata yang merupakan pengiriman vaksin tahap keempat telah tiba di Bali pada Minggu (21/2).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya mengatakan bahwa distribusi vaksin tahap keempat sebanyak 13.030 vial atau sebanyak 130.300 picis vaksin ditujukan untuk vaksinasi tahap kedua yaitu kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas tinggi. Sehingga rentan terpapar virus yaitu meliputi kelompok pendidik, pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara dan daerah, atlet, jurnalis, pelaku pariwisata dan pelayan publik lainnya serta lansia.
Hal ini disambut baik oleh kalangan pelaku pariwisata Bali yang disampaikan Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (Asita) Bali, Komang Takuaki Banuartha saat dikonfirmasi, Senin (22/2). Dalam hal ini pihaknya telah mendata sebanyak 45 perusahaan biro perjalanan wisata yang ada di Bali agar para pegawainya mendapatkan vaksin Covid-19.
Proses vaksinasi bagi penggiat pariwisata menjadi lampu hijau kebangkitan industri ini di Pulau Bali yang mati suri akibat pandemi Covid-19. "Untuk jumlah perusahaan ada 45 perusahaan dan masih kita menunggu data berikutnya," ungkapnya.
Sedangkan, para pekerja atau pegawai biro perjalanan wisata di Bali yang sudah didata untuk menerima vaksin sementara ini berjumlah 712 orang. "Untuk jumlah lainnya kami masih menunggu juga," terang Banuartha.
Ia yang merupakan pemiliki usaha biro perjalanan wisata di segmen market Jepang ini berharap melalui vaksinasi yang digencarkan pemerintah akan mendorong pulihnya kepariwisataan di Pulau Bali. Ia berharap industri pariwisata akan segera bangkit, sehingga roda perekonomian Bali berangsur-angsur membaik.
"Melihat kondisi pariwisata semakin memburuk, kita berharap dengan divaksinnya pelaku pariwisata dan masyarakat Bali agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tidak diberlakukan lagi. Border international agar dibuka namun protokol kesehatan harus tetap dilakukan, agar pelaku pariwisata dapat berbuat untuk pemulihan ekonomi," urainya.
