Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Usai Periksa LKPD selama 30 hari, Tim Audit BPK Pamitan kepada Bupati Tabanan

Bali Tribune/ PAMITAN - Tim Audit BPK berpamitan dengan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Senin (29/4),
balitribune.co.id | Tabanan - Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Bali akhirnya menyelesaikan tugasnya, setelah selama 30 hari melakukan pemeriksaan terinci terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018. Untuk itu Tim Audit BPK mengadakan exit meeting sekaligus berpamitan dengan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Senin (29/4), di Ruang Kerja Bupati Tabanan.
 
Bupati Eka didampingi Sekda Kabupaten Tabanan I Gede Susila, dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, menerima tim audit BPK, diantarannya Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto didampingi jajarannya. Kepala BPK Haryoso mengucapkan terimakasih atas kerjasama semua pihak di Pemkab Tabanan, sehingga tim dari BPK tidak mengalami kesulitan dan hambatan dalam melakukan pemeriksaan. 
 
Dirinya juga menerangkan pemeriksaan ini telah dilakukan secara objektif. “Pemeriksaan ini telah dilakukan secara objektif, artinya tidak mencari-cari kesalahan sebagaimana pemeriksaan ini dilakukan sesuai prosedur dari Tim BPK. Kami masih akan menyusun laporan ini setidak-tidaknya sampai 31 Mei mendatang Pemkab Tabanan akan mendapatkan hasil dari pemeriksaan ini,” terangnya.
 
Bupati Eka menyampaikan kepada seluruh OPD agar segera menidaklanjuti arahan dari tim audit BPK. Koordinasi, komunikasi dan konsultasi dikatakannya sangat penting, guna menuntaskan laporan yang belum Final, sehingga tidak sampai lewat dari batas waktu yang telah ditentukan. Pihaknya juga berharap selalu mengedepankan komunikasi dan koordinasi antara semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tabanan untuk meminimalisir kesalahan. 
 
“Jangan sampai kita mengulang kesalahan. Komunikasi dan koordinasi adalah hal yang paling penting, semua pihak harus aware dan memiliki rasa kepedulian yang sama untuk mempertanggung jawabkan Laporan Keuangan ini sehingga nantinya kita bisa mendapatkan  predikat yang terbaik, Oleh karena itu saya harap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) betul-betul mensosialisasikan dan menyamakan persepsi, agar Pemkab Tabanan bisa lebih baik lagi,” tutur Bupati Eka. 
wartawan
Komang Arta Jingga
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.