balitribune.co.id | Tabanan – Terkait pandemi covid-19 yang saat ini tengah melanda Dunia termasuk Indonesia, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan agar Kepala Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat melakukan kebijakan dalam percepatan penanganan covid-19.
Hal itu Ia sampaikan dalam video conference yang dilakukan secara langsung bersama Kepala Daerah se-Idonesia. Pada kesempatan ini Bupati Tabanan yang diwakili oleh Sekda I Gede Susila, turut mengikuti video conference melalui Tabanan Comman Center, Selasa (7/4).
Mendagri Tito menjelaskan pelaksanaan video conference ini merupakan upaya untuk mensinkronkan antara Pusat dan Daerah berkaitan dengan krisis covid-19 sekaligus dari Kemendagri berusaha menampung aspirasi dari rekan-rekan kewilayahan berkaitan dengan kesiap sediaan sarana prasarana kesehatan, termasuk ketahanan pangan.
Mengingat bahwa krisis Covid-19 ini adalah krisis globlal serta pandemi terluas dalam sejarah umat manusia yang berakibat pada krisis pangan terluas, Mendagri Tito menghimbau agar semua Kepala Daerah melakukan langkah percepatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus ini. “Kita belum pernah mengalami krisis seperti saat ini dimana hampir semua provinsi terpapar,” ujarnya.
Dikatakannya untuk menghadapi krisis ini, pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah untuk mempercepat pemutusan mata rantai virus ini, termasuk stabilitas publik dan ekonomi. Ia juga menjelaskan covid-19 sangat cepat dalam penyebaran. Untuk memutus rantai penularan adalah rutin melakukan langkah PHBS, physical dispensing atau sosial distancing.
Untuk itu diperlukan kesiapsediaan semua Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan serta sosialisasi pola hidup sehat di kalangan masyarakat serta jaga jarak jangan sampai ada kegiatan yang menimbulkan keramaian. Kemudian dijelaskannya, Bapak Presiden juga telah banyak memberikan arahan-arahan, sehingga daerah mempunyai gambaran dalam menerapkan kebijakan di daerahnya masing-masing sesuai kebutuhan.
“Pemerintah Pusat tentu tidak bisa bekerja sendiri apalagi dengan sistem otonomi daerah, sehingga separuh APBN itu ditransfer ke daerah dan daerah juga memiliki PAD. Dengan begitu, dalam penanganan covid-19 ini perlu mobilisasi nasional, yaitu kerjasama pusat dan daerah,” tegas Mendagri Tito.
Lebih lanjut Ia menyampaikan setiap daerah diharapkan dapat menjaga daerahnya masing-masing, termasuk mencukupi hal-hal dasar masyarakat, seperti sarana prasarana kesehatan dan ketersediaan pangan. Hal ini dilakukan dalam upaya mengantisipasi terjadinya pelonjakan penularan, sehingga daerah tidak kesulitan berkaitan dengan sarana prasarana kesehatan dan ketahanan pangan.
Turut hadir dalam video conference yang dipimpin oleh Mendagri tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul Yasir Limpo, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
