Mangupura, Bali Tribune
Wakil Bupai (Wabup) Badung I Ketut Suiasa, Selasa (12/7), mengumpulkan para Lurah, Bendesa Adat termasuk Kepala Lingkungan (Kaling) se-Kecamatan Kuta. Mereka diberikan pengarahan guna mengatisipasi penduduk pendatang (duktang) di ‘kampung turis’ Kuta.
Kesempatan itu, Suiasa menginstrusikan kepada Disdukcapil membuat surat kepada seluruh Camat yang diteruskan kepada Lurah/Perbekel, dan kepala lingkungan untuk segera melakukan langkah-langkah riil pendataan bagi penduduk non permanen. “Kami instruksikan Instansi terkait, Lurah maupun desa adat dan banjar/lingkungan agar segera melakukan sidak-sidak administrasi duktang diwilayah masing-masing,” tegasnya.
Pertemuan yang digelar di kantor Camat Kuta tersebut dihadiri anggota DPRD Badung Dapil Kuta I Gst Anom Gumanti dan Ni Luh Gede Mediastuti, Kepala Satpol PP I Ketut Martha, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil I Nyoman Soka, Kadis Kebudayaan IB Anom Bhasma, Camat Kuta I Gede Rai Wijaya, Lurah, Bendesa Adat, dan Kaling se-Kec Kuta. “Pemkab Badung sangat komit dan fokus menangani penduduk non permanen di Badung,” kata Suiasa.
Menurutnya, penanganan duktang ini, perlu adanya konsensus bersama mengenai pengendalian penduduk pendatang melalui konsensus kearifan lokal yakni perarem desa adat. “Pemerintah melalui aturan normatifnya memiliki keterbatasan, untuk itu harus bersinergi dan adanya didukung dari desa adat melalui perarem yang mengatur tentang pendataan penduduk non permanen,” jelasnya.
Secara normatif, menurut Permendagri No. 14 tahun 2015 tentang pendataan penduduk non permanen, dengan tegas menugaskan kepala daerah untuk melakukan pendataan, pengelolaan terhadap penduduk termasuk penduduk non permanen itu sendiri.
“Saya kembali memerintahkan kepada Satpol PP melalui Tim Gabungan untuk menbuat agenda sidak-sidak sampai Agustus. Dinas Kebudayaan agar melakukan analisis dan mendorong desa adat membuat perarem yang pada awig-awignya belum mengatur duktang, dan Disdukdcapil hingga aparat paling bawah segera lakukan pendataan duktang,” katanya.
Dibagian lain, dikatakan bahwa komitmen Pemkab. Badung dalam percepatan dan kedekatan pelayanan kepada masyarakat, mengenai pelayanan KTP, telah dianggarkan pada perubahan yakni pengadaan mesin rekam, mesin pencetak KTP yang ditempatkan di Kecamatan.
“Camat kami perintahkan, jangan menunggu masyarakat datang memohon KTP, lakukan kerjasama dengan sekolah SMA, rekam anak-anak yang berusia 16 tahun, sehingga tahun depannya diusia 17 tahun KTP dapat serahkan melalui gebyar KTP,” kata Suiasa.
