Diposting : 1 September 2018 21:13

Wabup Suiasa Buka Rapat Pleno Pekaseh se-Badung, Prioritaskan Kepentingan Petani

I Made Darna - Bali Tribune

Wabup Badung I Ketut Suiasa saat menghadiri rapat pleno pekaseh se-Kabupaten Badung tahun 2018, di ruang Kerta Gosana Puspem Badung Jumat (31/8) kemarin.

BALI TRIBUNE - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung melaksanakan rapat pleno pekaseh se-Kabupaten Badung tahun 2018, Rapat yang mengambil tema “Penguatan Subak Memantapkan Ketahanan Pangan”ini dibuka langsung Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Jumat (31/8) kemarin di ruang Kerta Gosana Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Putu Oka Swadiana menyampaikan rapat pleno pekaseh se-kabupaten badung adalah agenda rutin tahunnan bagi para pekaseh dan kelian subak abian.

Kegiatan rapat pleno ini memiliki beberapa tujuan yaitu membicarakan masalah internal organisasi, membahas isu-isu faktual yang berkaitan dengan kebijakan teknis pertanian, menyatukan visi dan pandangan antara para pekaseh dengan kebijakan pemerintah, dan yang terakhir adalah memberi saran dan masukkan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan pembangunan pertanian khususnya di Kabupaten Badung.

Sementara Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, dalam sambutanya menyampaikan pemerintah menyambut dan gembira yang dalam pelaksanaan rapat pleno pekaseh se-Kabupaten Badung ini karena kegiatan ini merupakan salah satu media interaksi yang efektif yang rutin di laksanakan setiap tahun antara pemerintah dengan petani.

Guna menyamakan persepsi terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan isu pembangunan pertanian di kabupaten Badung, apalagi akhir hakhir ini eksitensi subak menjadi semakin penting berkaitan program upaya kusus (upsus) dan bagian terpenting RPJMD semesta berencana Tahun 2016-2021 dalam rangka swasembada pangan berkelanjutan.

Lebih lanjut dikatakan disadari bahwa pertanian merupakan sumber budaya, dan budaya itu adalah roh dari pariwisata yang hasil dan dampaknya sangat dirasakan sekarang,”oleh karena itu, dalam membuat kebijakan publik, selalu ditempatkan kepentingan petani sebagai prioritas untuk mendapatkan insentif seperti dalam kebijakan perpajakan PBB, insentif/keringanan diberikan sampai dengan nol persen untuk jalur, lahan produktif, lahan limitasi, PBHTB, asuransi usaha tani padi (AUTP), subsidi pupuk, subsidi benih dan sebaginya,” tegasnya.

Rapat pleno ini mendatangkan narasumber dari Fakultas Pertanian Unud I Wayan Windia dan Hadir Juga Majelis Madya Subak Kabupaten Badung I Made Suta.