Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wagub Sudikerta Ajak OPD Tertib Administrasi Pengelolaan Aset

SIDAK
SIDAK - Wagub Ketut Sudikerta tampak memberikan pengarahan saat melakukan sidak, Rabu (14/6).

BALI TRIBUNE - Kerja keras Pemerintah Provinsi Bali tidak terhenti hingga memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016.

Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta terus melakukan pembinaan dan pengawasan dengan menindaklanjuti beberapa catatan dari BPK RI, terutama catatan tentang administrasi pengelolaan aset, dengan melaksanakan inspeksi mendadak ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Bali, Rabu (14/6).

Wagub Sudikerta mengatakan capaian opini WTP dihasilkan berkat kerja keras perangkat OPD dengan seluruh jajarannya, yang mampu mengelola keuangan di masing-masing OPD dengan baik. Capaian itu merupakan penghargaan atas komitmen, integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan di Provinsi Bali. Oleh karena itu perlu dilaksanakan kontrol terus menerus agar bisa mempertahankannya.

Sudikerta mengajak seluruh ASN agar terus meningkatkan kepatuhan dan pengawasan terhadap administrasi untuk mempertahankan predikat WTP yang sudah diterima Pemprov Bali.

Dihadapan ASN Dinas Kehutanan Provinsi Bali, Wagub Sudikerta didampingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali, I GN Wiranatha dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, IB Ngurah Arda, menekankan agar dilaksanakan kepatuhan terhadap pengelolaan aset, terutama pasca pemberlakuan undang-undang yang baru dimana terjadi peralihan kewenangan bidang kehutanan ke tingkat provinsi, banyak aset yang masih belum tertata dan termanfaatkan dengan baik. “Saya ingin tegaskan agar tertib administrasi ini terus berjalan dan terus kita tingkatkan kualitasnya di masa-masa mendatang,” kata Sudikerta.

Labih lanjut Sudikerta juga mengajak semua agar terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung keberlanjutan program Bali Mandara yang sudah dinilai menunjukkan kinerja sangat baik oleh masyarakat.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.