balitribune.co.id | Denpasar - Pemkot Denpasar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi di berbagai bidang pemerintahan. Rakor dipimpin Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Wawali I Kadek Agus Arya Wibawa dan Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana di Ruang Sewaka Mahotama, Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Rabu (10/5).
Kegiatan yang diikuti seluruh Pimpinan OPD dan Dirut Perumda di lingkungan Pemkot Denpasar ini sebagai upaya untuk memastikan program yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 tepat sasaran dan tepat guna agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, ada beberapa hal penting menjadi fokus pembahasan utama. Yakni realisasi APBD Kota Denpasar TA 2023, Penggunaan Produk Dalam Negeri, Investasi serta Penilaian SAKIP, Zona Integritas, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Indeks Korupsi.
Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam arahannya mengatakan, pelaksanaan rakor ini merupakan evaluasi dan pembahasan isu strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Di mana, beberapa isu strategis menjadi fokus utama dalam mendukung kemajuan daerah.
Lebih lanjut dikatakan Jaya Negara, beberapa fokus utama tersebut yakni reformasi birokrasi, penurunan kemiskinan ekstrem, pencegahan korupsi, investasi, fokus APBD dibelanjakan untuk produk dalam negeri, pembangunan kota sesuai dengan ciri khas dan potensi, menjaga stabilitas politik hingga jaminan atas kebebasan beragama.
“Harapan kami tentu seluruh OPD di lingkungan Pemkot Denpasar dapat membangun sinergitas dalam mewujudkan visi misi Kota Denpasar, serta dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik kepada masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan Jaya Negara, seluruh OPD wajib memahami dan fokus terhadap target yang telah ditetapkan. Sehingga dalam pelaksanaanya rapat kordinasi awal tahun ini seluruh program prioritas telah tertuang dalam APBD Kota Denpasar TA 2023. Namun demikian, seluruh program dan inovasi yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Melalui pelaksanaan rapat koordinasi kami harapkan dapat menjadi wahana evaluasi dan pemantauan kinerja, dan wahana untuk memastikan program kerja yang tepat sasaran dan tepat guna, serta memacu semangat para kepala perangkat daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tahun 2023 ini,” ujarnya
Jaya Negara menjelaskan, pada RPJMD 2021 – 2026 Pemerintah Kota Denpasar merancang anggaran mengacu visi pembangunan yakni Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju. Hal inilah yang direalisasikan melalui program prioritas jangka pendek maupun program prioritas jangka menengah dan panjang.
“Saya juga berharap untuk seluruh OPD dapat terus berinovasi, dan tak lupa kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras dan komitmen jajaran Pemkot Denpasar untuk terus berinovasi sehingga mampu mendulang prestasi sebagai Pemda Berkinerja Tinggi di Makassar,” kata Jaya Negara.
Sementara dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, Kepala Inspektorat Kota Denpasar Putu Naning Djayaningsih menyampaikan pihaknya akan terus melakukan koordinasi Pengawasan, Pembinaan door to door ke OPD, Penyuluhan antikorupsi ke Desa/ Kelurahan, melakukan Survey Penilaian Integritas (SPI), Stranas PK, MCP, Evaluasi LHKPN-LHKAN, Dumas, mengaktifkan Saber Pungli, dan Pengendalian Gratifikasi.
“Pencegahan korupsi terus dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, sosialiasi door to door ke seluruh OPD terus kami lakukan untuk pembinaan administrasi, diskusi permasalahan serta informasi arah kebijakan pengawasan tahun 2023 baik oleh pengawas eksternal maupun internal,” sebutnya.
Selanjutnya, Kepala Bappeda Putu Wisnu Wijaya memaparkan, terkait penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Hal ini tentu akan meningkatkan cara kerja instansi pemerintah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Peningkatan SAKIP akan dilakukan melalui pembentukan klinik SAKIP yang bertugas memberikan pendampingan dan asistensi bagi Perangkat Daerah dalam meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” imbuhnya.
Selanjutnya, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar, Made Kusuma Dewi mengatakan, perbaikan yang telah dilakukan menjadi suatu reformasi birokrasi di Kota Denpasar.
"Hal ini untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima," tuturnya.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Ratih Purnama Sari mengatakan pihaknya terus mendorong Perangkat Daerah dalam pengadaan barang dan jasa.
"Agar mengutamakan Penggunaan Produk Dalam melalui pengadaan sistem e purchasing," tandasnya.
