Denpasar, Bali Tribune
Ketidakjujuran yang berlangsung secara masif dalam dunia pendidikan yang kerap terjadi belakangan ini, menjadi sorotan warga saat berbicara di Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), Minggu (17/7).
Mantan Komisioner KPU Pusat I Gusti Putu Artha, misalnya, dalam orasinya mengungkap ketidakjujuran yang berlangsung secara masif mulai dari proses ujian hingga penerimaan siswa baru. “Karena malu dicap gagal dalam mendidik, banyak oknum guru memberi ruang bagi siswanya untuk bekerja sama saat ujian,” ujarnya.
Praktik membocorkan soal hingga memberi kunci jawaban, menurutnya juga telah menjadi rahasia umum di kalangan pelaku pendidikan. Bahkan, belakangan berkembang informasi bahwa nilai ujian bisa disesuaikan di instansi terkait. Semua itu dilakukan secara masif agar para siswa dapat meraih nilai tinggi dan menembus sekolah favorit.
Tak hanya di kalangan guru, orangtua pun, kata dia terkesan menghalalkan segala cara karena gengsi kalau anaknya tak mampu menembus sekolah negeri. Yang lebih parah, kata Gusti Putu Artha, dunia pendidikan juga terpasung oleh kepentingan politik. “Di Tabanan ada SMA yang sampai menerima 17 kelas. Itu tak masuk akal,” ujarnya prihatin.
Menurut dia, ketidakjujuran yang dilakukan secara masif ini merusak sistem pendidikan di negeri ini. “Kalau sejak sekolah dasar sudah diajarkan tidak jujur, bagaimana masa depan anak-anak itu nantinya,” sambungnya.
Guna mencegah kerusakan yang makin parah, dia mendorong sebuah gerakan memperbaiki dunia pendidikan mulai dari orangtua, guru, pemerhati pendidikan dan seluruh komponen. Secara khusus, dia mendesak para pemerhati pendidikan segera membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertugas mengawasi pendidikan. LSM ini nantinya diharapkan mampu mengawasi dan mengontrol pelaksanaan sistem pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA.
Sependapat dengan Gusti Putu Artha, Gubernur Made Mangku Pastika juga mengutarakan keprihatinan terhadap perkembangan dunia pendidikan. “Tak hanya di tingkat sekolah dasar hingga menengah atas, hal yang sama juga terjadi pada pendidikan tinggi,” ujarnya.
Untuk menjaga kredibilitas perguruan tinggi, tak jarang seorang dosen terpaksa memberi nilai bagus bagi mahasiswa yang sebetulnya punya kemampuan pas-pasan. Menurut Pastika, keprihatinan terhadap berbagai persoalan yang berkembang (termasuk dunia pendidikan, red) sudah terlalu banyak dilontarkan berbagai kalangan. “Kita sepakatlah bahwa kondisi ini memang harus dibenahi. Lalu, mau kita apakan ini? Yang punya ide, tolong beri kami masukan,” pintanya.
Pastika juga menanggapi informasi yang menyebut MK mengabulkan permohonan judicial review atas Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2015 oleh Pemkot Surabaya dan kota lainnya. Dengan dikabulkannya gugatan ini, berarti kewenangan pengelolaan SMA/SMK yang awalnya akan dialihkan ke provinsi dikembalikan lagi ke kabupaten/kota.
Kalau untuk Bali, ujar Pastika, Pemprov punya anggaran cukup untuk mendanai sektor pendidikan. “Tahun 2016 APBD kita Rp5,5 triliun, 20 persennya atau lebih dari Rp1 triliun dialokasikan untuk sektor pendidikan. Sementara kita hanya diberi kewenangan mengelola SLB dan SMAN/SMKN Bali Mandara. Sisanya ya untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang tersebar di seluruh Bali,” ujarnya.
