Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wujudkan Industri Hijau, Kemenperin Susun Kebijakan Pengelolaan Limbah

limbah
SEMINAR - Seminar kebijakan pengelolaan limbah industry "electronic industrial waste management and waste as industrial resources" di Denpasar, Bali, Senin (8/1).

BALI TRIBUNE - Indonesia berkomitmen mengatasi ancaman Polutan Organik Persisten (POPs) dengan meratifikasi Konvensi Stockholm tentang POPs pada 2009 dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2009. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengurangi dampak Polybromodiphenyl Ethers (PBDEs), sebuah bahan penghambat nyala api dan emisi UPOPs yang berbahaya bagi lingkungan serta kesehatan dengan cara mengurangi, membatasi bahkan menghapus PBDEs dalam proses pembuatan produk yang terbuat dari plastik. Selain itu dengan meningkatkan teknik daur ulang dan pembuangan/penghancuran sehingga menjadi lebih baik dan aman.

Berdasarkan Konvensi Stockholm, telah teridentifikasi 12 bahan yang dikategorikan sebagai bahan pencemar organik persisten yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Banyaknya perempuan dan laki-laki yang berisiko terpapar PBDEs dan emisi UPOPs di sektor industri otomotif dan elektronik berbasis plastik, daur ulang dan pengolahan sampah menjadi latarbelakang perlunya perhatian yang lebih terkait isu tersebut. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, PBDEs terbukti berbahaya bagi kesehatan perempuan dan laki-laki.

Terkait hal itu Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia sepakat untuk menyusun rekomendasi mengenai kebijakan pengelolaan limbah industri di Tanah Air yang lebih baik. Tujuan langkah sinergi ini antara lain untuk mewujudkan prinsip industri hijau serta peningkatan daya saing dan membangun manufaktur nasional yang berkelanjutan.

"Untuk itu, kami menyelenggarakan seminar agar bisa terjadi saling sharing dan mengumpulkan ide pembelajaran dari semua pemangku kepentingan", ucap Kepala BPPI Kemenperin, Ngakan Timur Antara saat press conference seminar nasional "electronic industrial waste management and waste as industrial resources" di Denpasar, Bali, Senin (8/1). Dengan demikian kata dia diharapkan akan adanya prosedur tetap pengelolaan limbah industri ini sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan POPs dalam proses produksi di industri.

 "Salah satu bahan kimia berbahaya yang terdaftar sebagai POPs dan disinyalir masih digunakan di Indonesia adalah PBDEs. Ini biasanya digunakan sebagai penghambat nyala api pada proses produksi," beber Ngakan. Pihaknya pun meminta kepada sejumlah manufaktur seperti industri plastik, tekstil, alat angkut, dan elektronika agar menggunakan teknologi pengolahan limbah yang sesuai standar. Menurutnya, apabila hal ini diimplementasikan secara baik di Indonesia, tentunya membawa manfaat sebesar-besarnya terhadap keberlanjutan sumber daya alam, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Lanjut dia mengatakan bahwa sektor-sektor tersebut sebagai penopang pertumbuhan industri nonmigas nasional. Pada triwulan III tahun 2017, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik memberikan kontribusi sebesar 10,46 persen, serta industri alat angkutan menyumbangkan sebanyak 10,11 persen. Selain itu, industri tekstil, alat transportasi, elektronika dan telematika merupakan industri andalan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RPIN) tahun 2015-2035.

Kemenperin juga mendorong industri nasional agar mengoptimalkan pengelolaan sampah secara tepat. "Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah pendekatan waste to energy. Selain bisa mengurangi timbunan limbah, pendekatan tersebut juga mengurangi pemanfaatan bahan bakar fosil," papar Ngakan. Sekretaris BPPI Kemenperin, Yang Yang Setiawan mengatakan seminar Internasional bertajuk "Pengelolaan Limbah Industri Elektronik dan Limbah sebagai Sumber Daya Industri untuk Mendukung Pengurangan Penyebaran PBDEs/UPOPs ini berlangsung 8-9 Januari 2018 dengan menghadirkan para pembicara dalam dan luar negeri.

Di antaranya dari National Taiwan University, Environmental Management Centre India, dan Institute for Global Environmental Strategies (IGES) Jepang. Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali, I Putu Astawa menyatakan trending rencana pembangunan kedepan di Bali berkaitan dengan keberlanjutan dan lingkungan. "Litbang, inovasi menjadi bagian terpenting untuk meningkatkan daya saing program-program kita," ujarnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Wawali Arya Wibawa Buka Bali Barber Expo 2025, Wujud Pengembangan SDM di Sektor Ekonomi Kreatif

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa membuka secara resmi gelaran internasional bertajuk Bali Barber Expo tahun 2025 yang ditandai dengan pemukulan gong serta peninjauan stand barber yang dipusatkan di Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar, Sabtu (5/7).

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Dampingi Wapres Gibran di PKB XLVII, Motivasi UMKM Dorong Penguatan Wisata Dalam Negeri

balitribune.co.id | Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mendampingi kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVII, di Taman Budaya Art Center, Sumerta Kelod, Jumat (4/7) sore. 

Selain itu, turut pula mendampingi pada kunjungan Wapres Gibran tersebut, Gubernur Bali, I Wayan Koster, serta jajaran Forkompimda Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sambut Musim Libur Sekolah, Perbankan Beri Diskon Pemesanan Paket Wisata dan Atraksi Desa Wisata

balitribune.co.id | Denpasar - Menyambut musim liburan sekolah, perbankan menawarkan promo untuk pemesanan paket wisata dan atraksi wisata termasuk desa wisata melalui aplikasi perbankan. Lewat penawaran ini, bank mendukung pengembangan potensi desa wisata di Indonesia, sekaligus memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menikmati pengalaman liburan yang berkesan bersama keluarga.

Baca Selengkapnya icon click

Sejalan Target BI 58 Juta UMKM Gunakan QRIS, Bank Hadirkan Inovasi Digital

balitribune.co.id | Denpasar - Guna mendukung percepatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, bank menghadirkan sebuah platform digital yang memudahkan pelaku usaha menerima pembayaran nontunai secara praktis dan efisien. Pada tahun 2023, data dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat jumlah UMKM di Indonesia mencapai 66 juta.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Catut Logo Tanpa Izin, OJK Tegur Keras PT Investindo Public Optima

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak pernah memberikan persetujuan kegiatan operasional PT Investindo Public Optima termasuk izin penggunaan logo OJK dalam pamflet atau bentuk komunikasi lain yang diterbitkan oleh perusahaan ini terkait penawaran jasa persiapan, konsultasi, atau layanan lainnya kepada perusahaan yang hendak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.