Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kado Istimewa Jelang HUT ke-386 Kota Amlapura, Karangasem Kembali Raih Opini WTP

WTP
Bali Tribune / Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata menerima opini WTP LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026)

balitribune.co.id | Amlapura - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-386 Kota Amlapura, Pemerintah Kabupaten Karangasem kembali menerima kado istimewa berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab.

Opini WTP diterima Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata saat menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026). Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Karangasem I Wayan Suastika dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta.

Prosesi penyerahan diawali dengan penandatanganan berita acara oleh seluruh kepala daerah se-Bali bersama jajaran BPK RI sebagai bentuk resmi penyampaian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini WTP yang kembali diraih Karangasem menunjukkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Anggota I BPK RI menegaskan bahwa hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak semata-mata bertujuan memberikan opini atas laporan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan publik (public trust) terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, capaian pemerintah daerah di Bali patut diapresiasi. Seluruh pemerintah daerah di Bali berhasil mempertahankan opini WTP secara konsisten hingga 13 kali berturut-turut sejak tahun 2013. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali beserta pemerintah kabupaten/kota juga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri karena berhasil memenuhi target mandatory spending, khususnya pada sektor pendidikan yang realisasinya telah melampaui 30 persen dari total belanja daerah.

Menanggapi capaian opini WTP yang kembali diraih, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja secara profesional dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola anggaran pembangunan secara transparan dan akuntabel.

“Opini WTP menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Yang terpenting bukan hanya mempertahankan opini, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Karangasem,” tegas Bupati Gus Par.

Capaian ini sekaligus menjadi hadiah istimewa menjelang HUT ke-386 Kota Amlapura dan memperkuat optimisme Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Karangasem.

wartawan
AGS
Category

Kejari Tabanan Geledah Kantor Diskes Terkait Dugaan Korupsi Minyak

balitribune.co.id I Tabanan - Tim penyidik dari Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tabanan melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan (Diskes) setempat pada Senin (10/8/2026). 

Penggeledahan ini dilakukan terkait adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran belanja bahan bakar minyak (BBM), pelumas, serta makan minum tahun anggaran 2023-2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Aturan Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen, Pemkab Tabanan Minta Kelonggaran

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan telah resmi mengajukan permohonan perpanjangan masa transisi terkait aturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Upaya ini dilakukan melalui surat resmi serta kajian teknis yang dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Binakuda) untuk mengantisipasi dampak fiskal pada APBD 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kabel Optik Semrawut, Kominfosanti Tegur Pemilik Jaringan

balitribune.co.id I Singaraja - Para  pemilik jaringan kabel optik atau internet di Buleleng kembali mendapat sorotan. Ini setelah beberapa kasus mencuat akibat keberadaan kabel yang terpasang sembarangan. Bahkan nyaris membuat celaka setelah pengendara sepeda motor terjatuh akibat lehernya terlilit kabel yang melintang di salah satu ruas jalan di Kota Singaraja.

Baca Selengkapnya icon click

Dua Website Pemkab Badung Diretas, Sempat Muncul Iklan Obat Aborsi dan Judi Online

balitribune.co.id I Mangupura - Dua website yang menggunakan subdomain resmi Pemerintah Kabupaten Badung mengalami serangan deface. Tampilan situs yang semestinya digunakan untuk menyajikan informasi pemerintahan justru diubah menjadi iklan obat aborsi dan judi online.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.