Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

“KB Bali” Tak Akan Miskinkan Keluarga

Gubernur Bali Wayan Koster saat menutup Paruman Agung Desa Pakraman di Wantilan Pura Samuhan Tiga, Bedulu, kemarin.

BALI TRIBUNE - Gubernur Bali, Wayan Koster  berharap krama Bali melestarikan Keluarga Berencana (KB) Bali.  Selain, menjaga kepunahan nama I Nyoman maupun Ketut, memiliki empat anak dipastikan menjadikan keluarga itu miskin.  Harapan itu disampaikan Gubernur Koster saat menutup Paruman Agung Desa Pakraman, di Wantilan Pura Samuhan Tiga, Bedulu, Gianyar, Rabu (12/12). Gubernur Koster menyebut anak ketiga dan keempat (Nyoman dan Ketut) semakin langka dalam keluarga.  Sementara KTP orang Bali, disebutkan sangat jarang ada berisi nama Nyoman dan Ketut. Dilihat dari pertumbuhan penduduk Bali dari Tahun 2013 sampai 2018 ini, ucap Koster, hanya berkisar 1 persen saja. Sehingga dari tahun 2014 jumlah penduduk Bali tetap di angka 4 juta lebih. “Pertumbuhan penduduk Bali stagnan, sehingga saya berharap bagi yang masih memungkinkan agar melestarikan KB Bali dengan 4 anak,” imbuh Koster. Mengenai sebutan banyak anak banyak tanggungan, Koster menyampaikan agar warga Bali  tidak khawatir. Terutama terkait kemampuan menyekolahkan anak dan kebutuhan lain seperti kesehatan. Apalagi, Pemprov Bali masih menganggarkan program Bedah Rumah bagi warga yang tidak mampu. “Bidang pendidikan sudah mendapatkan biaya pendidikan gratis, bidang kesehatan sudah ada jaminan, sehingga yang diperlukan adalah perencanaan memiliki keluarga,” tambahnya. Menurut Gubernur Koster, apa yang disampaikannya bukan sebagai penentangan terhadap program Pemerintah Pusat. Dimana dirinya memiliki sejumlah alasan termasuk penduduk Bali yang ke depannya terus memelihara warisan adat, budaya yang sudah dimiliki turun temurun. “Hanya masyarakat Bali yang bisa melestarikan, merawat  dan menjaga adat istiadat dan budaya Bali, sehingga pertumbuhan penduduk Bali mesti berkembang,” tambahnya lagi. Disinggung Program Kampung KB, menurutnya lebih baik membuat program Kampung Sejahtera, dimana seluruh warga yang ada di kampung atau wilayah tersebut sejahtera, baik pendidikan, kesehatan dan perekonomiannya.

wartawan
redaksi
Category

Cuma Desa Tanpa TPS3R yang Boleh Kirim Sampah Organik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar mulai memperketat alur pembuangan sampah ke TPA Suwung. Sampah organik kini hanya diizinkan masuk ke TPA dua kali seminggu, khusus bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Baca Selengkapnya icon click

Menteri LH: 60 Persen Warga Denpasar Sudah Disiplin Pilah Sampah

balitribune.co.id I Denpasar - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, memberikan apresiasi tinggi atas kemajuan signifikan tata kelola sampah di Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Hal tersebut disampaikan saat meninjau TPST Kesiman Kertalangu, Jumat (17/4/2026), bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gerakan Badung Peduli Sambangi Warga Disabilitas di Desa Kutuh

balitribune.co.id I Mangupura - Kepedulian dan kebersamaan terus ditunjukkan melalui kegiatan sosial Gerakan Badung Peduli yang digelar di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Kegiatan ini menyasar warga yang membutuhkan perhatian khusus sebagai bentuk komitmen sosial pemerintah setempat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Dorong Insentif Petugas Kebersihan di Tengah Darurat Sampah

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Badung mendorong pemerintah daerah memberikan insentif kepada petugas kebersihan yang terlibat langsung dalam penanganan darurat sampah. Dorongan ini muncul seiring meningkatnya beban kerja petugas di lapangan dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perbaiki 37 Titik Kerusakan Akibat Bencana 2026, Perkim Badung Siapkan Rp 11,77 Miliar

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Badung menyiapkan anggaran lebih dari Rp 11,77 miliar untuk memperbaiki puluhan titik kerusakan infrastruktur akibat bencana alam pada 2026.

Sebanyak 37 titik kerusakan menjadi prioritas penanganan. Perbaikan mencakup jalan rusak, senderan jalan, hingga sistem drainase di sejumlah wilayah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.