Denpasar, Bali Tribune
Partai Gerindra saat ini sedang melakukan penyegaran kepengurusan di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Hanya saja, Partai Gerindra tak mengenal mekanisme pemilihan pengurus dalam forum Musyawarah Daerah (Musda) atau Musyawarah Cabang (Muscab) sebagaimana lazimnya dilakukan oleh partai politik lainnya.
Dalam penyegaran kepengurusan, Partai Gerindra melakukan penunjukkan kepada kader yang dipercaya untuk duduk sebagai ketua di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Ketua di tingkat provinsi (ketua DPD, red), ditunjuk langsung oleh DPP Partai Gerindra. Adapun ketua di tingkat kabupaten dan kota (ketua DPC, red), ditunjuk oleh DPP Partai Gerindra atas rekomendasi ketua DPD Partai Gerindra.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Sukarta, di Denpasar, Senin (20/6). Menurut dia, khusus untuk Partai Gerindra di Bali, penyegaran akan segera dilakukan. Dalam penyegaran pengurus tersebut, Sukarta memberikan sinyalemen bahwa Partai Gerindra akan mempertahankan para incumbent di kabupaten dan kota.
“Biar bagaimanapun, partai pasti mempertimbangkan prestasi yang dicapai oleh para ketua DPC Partai Gerindra di Bali, pada Pemilu Legislatif 2014 lalu,” tutur Sukarta, yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI.
Prestasi dimaksud, kata dia, terkait lonjakan suara yang diperoleh Partai Gerindra di masing-masing kabupaten dan kota. Dari sembilan kabupaten dan kota di Bali, tujuh di antaranya bahkan mampu menyumbangkan masing-masing 1 kursi di DPRD Provinsi Bali, kecuali Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana.
“Khusus untuk Kabupaten Buleleng, Partai Gerindra seharusnya bisa menyumbang dua kursi ke DPRD Bali. Tetapi kita hanya bisa rebut satu kursi saja. Padahal di Buleleng kita sangat potensial,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali itu.
Sementara untuk Kabupaten Bangli, diakuinya pertarungan perebutan kursi DPRD Provinsi Bali memang cukup ketat antara PDIP dan Partai Golkar. “Kalau untuk Jembrana, seharusnya kita bisa raih kursi untuk DPRD Bali. Tetapi ternyata gagal. Dan ini akan jadi pekerjaan rumah untuk Pemilu Legislatif mendatang,” kata Sukarta.
Walau untuk beberapa daerah hasil yang dicapai belum memuaskan, namun diakuinya, hal tersebut tidak serta-merta dijadikan bahan pertimbangan untuk menggusur para ketua DPC. Sebab, masih ada pertimbangan lain, seperti pemahaman keorganisasian, pengalaman, serta kapasitas.
“Intinya, kalau ada yang lebih baik dari yang ada saat ini, maka tentu kita pertimbangkan untuk diganti. Tetapi sepanjang belum ada figur yang lebih baik dan lebih layak, maka yang sudah ada akan kita prioritaskan untuk dipertahankan,” pungkas Sukarta.
