Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan

JKBM
I Dewa Gede Mahendra Putra, SH, MH

Denpasar, Bali Tribune

Melalui sejumlah upaya dan pelaksanaan berbagai program pembangunan, Bali berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 218.790 orang atau 5,25 persen pada September 2015 menjadi 178.180 orang atau 4,25 persen pada periode Maret 2016. Informasi tersebut disampaikan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra,SH.MH menyitir rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Bali dalam keterangan persnya, Kamis (21/7).

Lebih jauh, Dewa Mahendra menuturkan bahwa mengacu hasil survei BPS, penurunan angka kemiskinan secara simultan terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sebanyak 18.800, dari 115.800 orang pada bulan September 2015 menjadi 96.980 orang pada Maret 2016. Hal yang sama juga terjadi di wilayah pedesaan yang mengalami penurunan sebanyak 21.800 orang, dari 102.990 orang pada September 2015 menjadi 81.200 orang pada Maret 2016.

Menurut Dewa Mahendra, trend positif ini cukup menggembirakan dan merupakan sebuah indikator keberhasilan berbagai program Bali Mandara yang memang diarahkan untuk menekan angka kemiskinan. Namun demikian, hal ini tak lantas membuat jajaran Pemprov Bali berpuas diri. Sebagaimana harapan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Bali menargetkan angka kemiskinan dapat diturunkan hingga tersisa 1 persen. “Angka ini tidak otomatis menjadikan kita lekas berpuas diri, kita akan genjot terus pelaksanaan program Bali Mandara di samping juga program pendukung seperti peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana. Mudah mudahan angka kemiskinan selanjutnya dapat semakin ditekan,” ujarnya.

Bertolak dari target tersebut, data yang disajikan BPS akan menjadi motivasi bagi jajaran Pemprov untuk mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program Bali Mandara seperti Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Bedah Rumah, Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), Beasiswa Miskin, Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu), Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) serta program lainnya yang bermuara pada penuntasan angka kemiskinan.

wartawan
habit/adv
Category

Cuma Desa Tanpa TPS3R yang Boleh Kirim Sampah Organik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar mulai memperketat alur pembuangan sampah ke TPA Suwung. Sampah organik kini hanya diizinkan masuk ke TPA dua kali seminggu, khusus bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Baca Selengkapnya icon click

Menteri LH: 60 Persen Warga Denpasar Sudah Disiplin Pilah Sampah

balitribune.co.id I Denpasar - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, memberikan apresiasi tinggi atas kemajuan signifikan tata kelola sampah di Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Hal tersebut disampaikan saat meninjau TPST Kesiman Kertalangu, Jumat (17/4/2026), bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gerakan Badung Peduli Sambangi Warga Disabilitas di Desa Kutuh

balitribune.co.id I Mangupura - Kepedulian dan kebersamaan terus ditunjukkan melalui kegiatan sosial Gerakan Badung Peduli yang digelar di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Kegiatan ini menyasar warga yang membutuhkan perhatian khusus sebagai bentuk komitmen sosial pemerintah setempat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Dorong Insentif Petugas Kebersihan di Tengah Darurat Sampah

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Badung mendorong pemerintah daerah memberikan insentif kepada petugas kebersihan yang terlibat langsung dalam penanganan darurat sampah. Dorongan ini muncul seiring meningkatnya beban kerja petugas di lapangan dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perbaiki 37 Titik Kerusakan Akibat Bencana 2026, Perkim Badung Siapkan Rp 11,77 Miliar

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Badung menyiapkan anggaran lebih dari Rp 11,77 miliar untuk memperbaiki puluhan titik kerusakan infrastruktur akibat bencana alam pada 2026.

Sebanyak 37 titik kerusakan menjadi prioritas penanganan. Perbaikan mencakup jalan rusak, senderan jalan, hingga sistem drainase di sejumlah wilayah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.