Diposting : 15 January 2022 12:25
RED - Bali Tribune
balitribune.co.id | Denpasar – Usia yang sudah senja bukan halangan bagi para anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Denpasar untuk tetap aware dan menambah pengetahuan seputar pentingnya terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Oleh karena itu, PWRI Kota Denpasar mengundang BPJS Kesehatan Cabang Denpasar untuk menyosialisasikan Program JKN-KIS kepada puluhan anggotanya pada Rabu (11/01) di Kantor PWRI Provinsi Bali, Denpasar.
“Terima kasih kami ucapkan kepada tim BPJS Kesehatan Cabang Denpasar yang telah hadir memberikan informasi terbaru seputar JKN-KIS. Memliliki JKN-KIS adalah hal yang sangat penting, apalagi kini ada banyak penduduk Indonesia beserta anggota lainnya yang telah berumur sangat rentan terkena penyakit yang memerlukan penanganan medis. Dengan adanya JKN-KIS, tentu saja akan memberikan ketenangan bagi setiap pesertanya, dalam hal ini kami selaku anggota dari PWRI Kota Denpasar," ujar Ketua PWRI Kota Denpasar, Made Selamat.
Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, Gusti Ayu Kadek Tutik Agustyari dalam sosialisasinya memberikan informasi seputar Program JKN-KIS serta menyampaikan hak dan kewajiban sebagai peserta JKN-KIS.
“Terkait kewajibannya, setiap peserta JKN-KIS wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS Kesehatan, membayar iuran setiap bulannya, memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar serta wajib menaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan,” jelas Tutik.
Tutik mengatakan bahwa peserta JKN-KIS memiliki hak antara lain mendapatkan kartu peserta sebagai identitas peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menyampaikan keluhan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis kepada BPJS Kesehatan
