Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Badung Siap Kawal RAPBD 2025, Parwata: Pandangan Fraksi-fraksi Sudah Diakomodir Melalui Jawaban Pemerintah

Bali Tribune / Pimpinan DPRD Badung, Ketua Putu Parwata (tengah) didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa (kanan) dan Wakil Ketua II, Made Sunarta (kiri).

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung berharap apa yang menjadi usulan dan pandangan fraksi-fraksi di DPRD Badung bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam Rancangan APBD Badung 2025. 

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata menyatakan dalam Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi telah disampaikan dengan jelas bahwa ada sejumlah usulan dan saran yang diberikan kepada Pemkab Badung. Baik melalui Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi Badung Gede untuk perencanaan RAPBD 2025.

“Dalam sidang paripurna sebelumnya semua sudah disampaikan melalui usulan fraksi-fraksi, baik Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi Badung Gede,” ujar Parwata didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta usai sidang paripurna terhadap jawaban pemerintah di Gedung Dewan, Senin (15/7).

Secara rinci dibeberkan oleh politisi asal Dalung itu, PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksinya mengusulkan agar Pemkab Badung memperlihatkan secara kongkrit wajah Kota Mangupura.
Fraksi terbesar di parlemen Badung ini juga meminta pemerintah segera mengatasi masalah air bersih dan masalah persampahan di Kabupaten Badung.

Kemudian Fraksi Golkar dalam pemandangan umumnya meminta pemerintah agar membuat suatu ekosistem perekonomian yang lebih maju berikut infrastruturnya.
Golkar juga memberi beberapa hal yang menjadi catatan seperti pavingisasi, persampahan dan kebersihan yang masih perlu menjadi perhatian. 

Begitu juga dengan usulan Fraksi Badung Gede. Fraksi gabungan Gerindra dan Demokrat ini menurut Parwata lebih banyak menyoroti permasalahan trotoar, sampah dan kebersihan serta kemacetan di Kabupaten Badung.
“Atas usulan dan pandangan fraksi-fraksi itu, nampaknya semua itu sudah diakomodir melalui jawaban pemerintah dalam sidang paripurna,” kata Parwata.

Pihaknya pun berharap jawaban pemerintah ini bisa benar-benar ditindaklanjuti dan realisasikan secara nyata melalui APBD 2025.

“Jadi dalam tanggapan yang diberikan pemerintah dalam mekanisme tertinggi keputusan dalam rapat paripurna sudah memiliki komitmen. Dan kita akan menunggu esensi daripada apa yang diharapkan pada APBD 2025,” tegasnya.

DPRD Badung sambungnya akan mengawal penuh perencanaan dan pelaksanaan APBD Badung tahun 2025 tersebut.

“Kita akan kawal dengan baik. Sehingga Badung bisa lebih maju, ekonominya maju serta masyarakatnya semua bahagia dan sejahtera,” tukas Parwata.

wartawan
ANA
Category

Harga Plastik Naik, Pengusaha Kurangi Ketebalan Tempe

balitribune.co.id I Tabanan - Naiknya harga plastik ternyata berdampak terhadap pelaku UMKM salah satunya yakni pelaku usaha pembuatan tempe. Pelaku usaha tempe harus memutar otak untuk menyiasati kenaikan harga plastik tersebut dengan cara mengurangi ukuran ketebalan agar harga jual ke konsumen tidak naik. Cara ini terpaksa mereka lakukan agar bisa terus berproduksi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click

WFH Jumat di Denpasar, Layanan Publik Tetap Normal

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski demikian, seluruh sektor pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi normal di kantor (Work From Office/WFO) guna menjamin kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.