Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Akibat Distributor Patok Harga Tinggi, Obat Langka, Satgas Covid-19 Monitoring Apotek

Bali Tribune/ MONITORING - Wabup Sutjidra bersama Kajari Buleleng I Putu Gede Astawa dan Kapolres Buleleng monitoring apotek.


balitribune.co.id | Singaraja  - Akibat distributor mematok harga di luar patokan pemerintah, terjadi kelangkaan obat-obatan di sejumlah apotek di Buleleng. Terlebih tiga jenis obat yang dianggap mampu mencegah infeksi dari Covid-19 seperti menghilang dari rak-rak apotek. Tiga jenis obat itu adalah antibiotic, antivirus, dan vitamin.
 
Untuk memastikannya, Satgas Covid-19 Buleleng melakukan monitoring ke sejumlah apotek di Kota Singaraja. Hasilnya, ditemukan kelangkaan obat tertentu akibat pengusaha tidak berani membeli karena harga yang diminta distributor diatas harga eceran tetap (HET).  
 
Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra usai sidak memberikan keterangan. Monitoring yang dilakukan unuk menindaklanjuti keluhan masyarakat bahwa obat-obat yang diperlukan tidak ada atau langka. Dan faktanya, memang ada kelangkaan untuk jenis obat tertentu. Menurutnya, secara umum, obat-obatan yang diperlukan untuk mencegah Covid-19 mengalami kelangkaan. 
 
Terutama, jenis obat tertentu yang sangat dibutuhkan tidak tersedia di apotek. Kelangkaan ini disebabkan karena pihak distributor mematok harga yang cukup tinggi. “Jadi pengusaha apotek tidak berani mengambil obatnya karena melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah,” jelas Sutjidra yang juga Wakil Satgas Covid-19 Buleleng, Kamis (15/7/2021).
 
Obat-obatan yang terdeteksi langka itu terutama dari jenis antibiotic, antivirus, dan vitamin. Sutjidra menyebut, tiga jenis obat tersebut sangat dibutuhkan masyarakat saat pandemi Covid-19 seperti saat ini. Pengelola apotek mengeluh karena harga yang ditawarkan sudah gila-gilaan sehingga pengusaha apotek tidak berani menyediakan jenis obat tersebut. ”Apotek yang ada di sini tidak berani menerima harga karena sudah mendapatkan peringatan dari BPOM bahwa mereka tidak boleh menjual diatas HET,” imbuh  Sutjidra.
 
Sutjidra juga mengingatkan distributor di tingkat provinsi untuk tidak mengangkat harga di luar HET yang telah ditetapkan pemerintah. Bahkan Satgas Covid-19 telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Buleleng serta Polres Buleleng untuk mengatasinya. ”Kita sudah menggandeng Kejaksaan dan Polres Buleleng agar obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat tetap tersedia,” tandasnya.
 
Sementara, atas temuan kelangkaan itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng Anak Agung Ngurah Jayalantara mengatakan, usai menemukan adanya kelangkaan obat-obatan, terlebih ada dugan permainan harga di tingkat distributor, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Bali. Terlebih distributor maupun vendor obat-obatan farmasi besar berada di Denpasar. “Kita berharap temuan ini ditindak lanjuti pimpinan dengan berkoordinasi dengan Tim Pusat untuk dilakukan pemantauan ke lapangan (vendor dan distributor di Denpasar). Harapannya Tim Provinsi sidak ke gudang atau kantor distributor obat farmasi,” tegasnya. 
wartawan
CHA
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.